Jaring Data di Lapangan, Fiskus Gali Potensi Pajak Apotek

“Untuk itu, petugas KP2KP Mukomuko—sesuai dengan fungsi KP2KP yaitu melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan—berinisiatif untuk mengunjungi apotek-apotek tersebut,” katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (23/5/2023).

Dalam kegiatan tersebut, KP2KP Mukomuko menugaskan Adindi Zola Kanti, Dewa Gede Krisna Pradana, dan Vira Elfriliana. Dalam pelaksanaannya, mereka juga mewawancarai wajib pajak terkait dengan usaha yang dimiliki.

Omzet Sampai Rp500 Juta Belum Dikenai Pajak

Berdasarkan catatan KP2KP Mukomuko, para pemilik apotek rata-rata telah memiliki NPWP dan cukup mengetahui kewajiban perpajakan sehingga memudahkan para petugas ketika melakukan kunjungan.

Namun demikian, terdapat beberapa apotek yang mengeklaim baru berdiri beberapa bulan yang lalu sehingga petugas tak hanya melakukan kunjungan pengumpulan data, tetapi juga memberikan edukasi perpajakan.

“Sesuai UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp500 juta dalam satu tahun pajak, belum dikenakan tarif 0,5%. Namun, wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan,” ujar Adindi.

Sebagai informasi, tujuan KPDL ini ialah untuk meningkatkan penguasaan data dan/atau informasi wajib pajak yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. KPDL ini juga dilakukan guna membangun profil wajib pajak.

Harapannya, dari KPDL tersebut, KP2KP dapat menggali potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja serta menjamin kualitas data yang diperoleh DJP, baik data yang berasal dari KPDL maupun dari sumber lain sebagainya. (rig)