Jaring Wajib Pajak Baru, Petugas Sasar Warung Kopi di Tempat Wisata

“Pada prinsipnya jika melihat Perda pajak restoran, batas omsetnya Rp2,5 juta tiap bulan. Jadi mereka yang di atas itu, kami akan masukkan menjadi wajib pajak,’’ katanya seperti dilansir Radarmojokerto, Kamis (3/2/2022).

Teguh menjelaskan pemkab berencana menurunkan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke sejumlah warung kopi di kawasan Perhutani untuk melakukan penghitungan omzet setiap bulannya, sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak.

“Itu untuk memperkuat basis pajak. Semua pengusaha yang punya kesiapan, yang prospek, akan kami upayakan. Sekarang tidak berbicara berapa persen dulu, tetapi kesepakatan dulu. Arahnya ke sana,” ujarnya.

Selain itu, pemkab juga akan menggelar pertemuan dengan Perhutani Kabupaten Mojokerto untuk membahas perjanjian kerja sama (PKS). Hal ini untuk membahas penataan warung kopi yang berada di kawasan hutan pinus guna menjaga kelestarian hutan area tersebut.

Sebagai informasi, Kabupaten Mojokerto memiliki hutan pinus yang ramai dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata. Hutan yang berada di area kawasan Perhutani tersebut di antaranya seperti di Pacet dan Trawas.

Untuk itu, perjanjian kerja sama antara Pemkab Mojokerto dengan Perhutani perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus melakukan penataan tempat usaha di kawasan. (rizki/rig)