Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Ketimpangan Naik Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Ketimpangan Naik Lagi

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam konferensi pers. 

JAKARTA, DDTCNews - Tingkat ketimpangan di Indonesia yang diwakili lewat angka rasio gini tercatat kembali merangkak naik, terutama di perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini Indonesia pada Maret 2023 mencapai 0,388. Skor tersebut naik jika dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang masih senilai 0,381.

"Makin tinggi nilai rasio gini, makin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran yang terjadi di masyarakat," ujar Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Di perkotaan, rasio gini tercatat melonjak naik dari 0,402 pada September 2022 menjadi senilai 0,409 pada Maret 2023. Rasio gini tercatat merangkak naik sejak sebelum pandemi Covid-19. Pada September 2019 rasio gini di perkotaan tercatat hanya sebesar 0,391.

Lonjakan rasio gini di perkotaan sejalan dengan kian melebarnya selisih antara pengeluaran penduduk kelompok 20% teratas dan kelompok 40% terbawah.

Pengeluaran kelompok 20% teratas di perkotaan mencapai 48,59% dari total pengeluaran, sedangkan pengeluaran kelompok 40% terbawah hanya sebesar 16,99% dari total pengeluaran.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

Di perdesaan, BPS mencatat rasio gini masih stagnan di kisaran 0,31. Pada Maret 2023, rasio gini di perdesaan tercatat hanya sebesar 0,313, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio gini pada September 2019 sebesar 0,315.

Sebagai informasi, 4 provinsi dengan rasio gini tertinggi antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka rasio gini 0,449, DKI Jakarta sebesar 0,431, Jawa Barat sebesar 0,425, dan Gorontalo sebesar 0,417. (sap)

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ketimpangan, kesenjangan, rasio gini, gini ratio, perekonomian Indonesia, Jokowi, Pajak dan Politik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya