Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi Ajak Malaysia Bersatu Lawan Diskriminasi Sawit

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Ajak Malaysia Bersatu Lawan Diskriminasi Sawit

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/2/2021). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin untuk bersama-sama melawan diskriminasi kelapa sawit yang saat ini tengah terjadi di Uni Eropa.

Jokowi menilai isu diskriminasi kelapa sawit menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan dengan PM Malaysia. Menurutnya, upaya perlawanan dalam diskriminasi sawit akan lebih maksimal jika dilakukan bersama-sama dengan negara penghasil sawit lainnya, seperti Malaysia.

"Indonesia akan terus berjuang melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," katanya, Jumat (5/2/2021).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Saat ini, Indonesia telah melayangkan kepada Uni Eropa mengenai diskriminasi sawit tersebut melalui Organisasi Pedagang Dunia (World Trade Organization/WTO) sejak 2019. Gugatan itu bernomor DS 593.

Sementara itu Muhyiddin menegaskan Malaysia memiliki sikap yang sama dengan Indonesia terkait dengan diskriminasi kelapa sawit, terutama oleh Uni Eropa dan Australia. Malaysia siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan diskriminasi tersebut.

"Campaign antiminyak sawit ini adalah tidak berasas dan tidak menggambarkan industri sawit dunia, serta mencanggah dengan komitmen EU kepada WTO mengenai amalan perdagangan bebas," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

Muhyiddin menyatakan Malaysia telah mengikuti jejak Indonesia melayangkan gugatan kepada WTO soal diskriminasi kelapa sawit tersebut pada 15 Januari 2021. Kepada Jokowi, ia mengusulkan agar Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diperkuat.

Dia berharap permasalahan kelapa sawit tersebut segera berakhir. Hal ini dikarenakan terdapat jutaan petani sawit kecil yang saat ini menggantung hidupnya pada komoditas kelapa sawit, baik di Malaysia maupun Indonesia.

Uni Eropa saat ini tengah memberlakukan pembatasan impor minyak kelapa sawit dari para produsen di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kebijakan itu mempertimbangkan Renewable Energy Directive II (RED II) yang telah diratifikasi menjadi UU Energi Terbarukan di Uni Eropa.

Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Beleid tersebut memerintahkan negara-negara Uni Eropa memperbesar porsi bauran energi yang dapat diperbarukan dengan mengurangi konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, seperti minyak kelapa sawit. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : diskriminasi sawit, presiden jokowi, pm malaysia, kebijakan pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 05 Februari 2021 | 22:39 WIB
Sebenarnya saya tidak tau pasti apakah UU Energi terbarukan yg dikeluarkan Uni Eropa merupakan tindakan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit atau bukan. Yang jelas, acuan UU tersebut mengarahkan untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan. Karena minyak kelapa sawit bukanlah energi yg ramah ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Februari 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras Tinggi, Presiden Jokowi Klaim Stok Masih Aman

Jum'at, 02 Februari 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

Jum'at, 26 Januari 2024 | 18:00 WIB
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA

Seleksi CASN 2024: Pemerintah Buka Formasi Khusus Penempatan di IKN

Minggu, 31 Desember 2023 | 10:30 WIB
PEMILU 2024

Ditagih Soal Tukin Pegawai KPU, Presiden Jokowi Bilang Begini

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya