Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Luhut Jadi Ketua

"Dalam rangka percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN, dibentuk Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN," bunyi Pasal 1 Keppres 14/2023, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Satgas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Satgas ini terdiri atas ketua dan 17 anggota.

Pada Keppres disebutkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan telah ditunjuk sebagai ketua satgas. Sementara untuk posisi anggota, diisi sejumlah menteri dan kepala lembaga di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Satgas memiliki 5 tugas yang harus dilaksanakan. Pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan, data, serta dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Kedua, menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN. Ketiga, menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN. Kelima, memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.

Dalam pelaksanaan tugas, satgas akan membentuk kelompok kerja yang struktur, tugas, dan keanggotaannya ditetapkan oleh ketua satgas. Dalam pelaksanaan tugas, satgas juga dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kemenko Marves.

Sekretariat ini mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administrasi. Susunan keanggotaan sekretariat ditetapkan oleh ketua satgas.

Dalam pelaksanaan tugas, satgas pun dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, pakar, akademisi, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Satgas nantinya akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada presiden melalui ketua satgas setiap 1 kali dalam 1 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Satgas bertugas sejak Keppres 14/2023 ditetapkan pada 13 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

"Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas satgas dibebankan pada APBN masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 11 Keppres 14/2023.

Saat ini, pemerintah terus berupaya menarik lebih banyak investasi di IKN. Melalui PP 12/2023, pemerintah telah mengatur berbagai fasilitas perpajakan yang akan diberikan kepada investor IKN.

Fasilitas PPh yang ditawarkan di antaranya tax holiday bagi wajib pajak yang melakukan investasi di IKN, serta tax holiday atas penghasilan dari kegiatan sektor keuangan di financial center IKN. (sap)