Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi Wanti-Wanti Lagi Tantangan Ekonomi 2023, 70 Negara Bakal Resesi

A+
A-
6
A+
A-
6
Jokowi Wanti-Wanti Lagi Tantangan Ekonomi 2023, 70 Negara Bakal Resesi

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mewanti-wanti seluruh stakeholder pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, bahwa 2023 masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia.

Mengutip pernyataan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, Jokowi mengatakan setidaknya sepertiga negara di dunia diproyeksikan mengalami resesi. Sebagai informasi, resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi secara drastis yang ditunjukkan dengan terkontraksinya produk domestik bruto (PDB) selama 2 kuartal atau lebih secara berurutan.

"Meskipun kita pada posisi yang sangat baik, tetapi hati-hati. Sepertiga itu kurang lebih 70 negara [alami resesi]. Bahkan negara yang tidak kena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan [kondisi] seperti sedang resesi," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Tak cuma itu, Jokowi menambahkan, guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan perang antara Ukraina-Rusia telah membuat sedikitnya 47 negara mengajukan pinjaman ke IMF. Angka itu pun diprediksi masih terus bertambah.

Merespons dinamika ekonomi dan politik global tersebut, Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk berjalan seirama dengan pemerintah pusat dalam mengantisipasi tantangan yang ada. Salah satu parameter ekonomi yang menjadi sorotan adalah tingkat inflasi.

Lonjakan inflasi sepanjang 2022 lalu, ujar Jokowi, telah menjadi momok bagi banyak negara di dunia. Indonesia sendiri juga mengalami kenaikan laju inflasi, tetapi masih dalam level yang bisa diantisipasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 2022 sebesar 5,5%.

Baca Juga: Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

"Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan Bank Indonesia memantau harga barang dan jasa di lapangan. BPS juga informasikan angka-angka apa adanya kepada kepala daerah," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi juga berpesan kepada kepala daerah agar lebih hati-hati dan peka dalam memutuskan kenaikan tarif-tarif tertentu yang diatur oleh pemda. Misalnya, tarif pajak air permukaan yang berdampak langsung ke biaya penyaluran air dari PDAM.

Menurut Jokowi, pemda sebisa mungkin perlu menahan kenaikan tarif-tarif tertentu yang diatur oleh pemda. Jika memang kenaikan tarif tidak bisa ditahan, Jokowi meminta kenaikannya dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

"Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan. Kalau tidak kuat, naik enggak apa-apa, tetapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada ada PDAM yang naikkan lebih dari 100%," kata Jokowi. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, resesi, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Minggu, 09 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Istana Kepresidenan Rampung Juli 2024, Jokowi Siap Berkantor di IKN

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya