DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Kedudukan Kontrak Transaksi Afiliasi Naik Level di Panduan OECD

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Maret 2023 | 12:00 WIB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dengan transaksi afiliasi patut memperhatikan ketentuan kontrak dalam bertransaksi dengan pihak afiliasi (intercompany agreement/ICA). Perlu diingat kembali, mulai tahun 2017 OECD menaikkan kedudukan ketentuan kontrak menjadi tahapan paling pertama di antara kelima faktor kesebandingan. Sebelumnya, dalam OECD TP Guidelines 2010, kontrak menempati tahapan ketiga.

Kedudukan ketentuan kontrak dalam tahapan faktor kesebandingan yang pertama tetap dipertahankan OECD TP Guidelines terbaru yang dikeluarkan pada awal tahun 2022 lalu. Sesuai Paragraf 1.36 OECD TP Guidelines 2022, berikut ini adalah faktor kesebandingan dalam melakukan analisis kesebandingan.

Syarat dan ketentuan dalam kontrak
Analisis fungsional
Karakteristik dari produk atau jasa yang ditransaksikan
Situasi ekonomi
Strategi bisnis

Penempatan kedudukan kontrak pada tahapan yang pertama tersebut sejalan dengan penekanan OECD terkait delineating the actual transaction, yakni menjabarkan transaksi afiliasi secara aktual dengan berfokus pada ketentuan-ketentuan kontrak yang dilengkapi dengan bukti-bukti keadaan aktual para pihak terkait. Saksikan juga: Pentingnya Ketentuan Kontrak dalam Analisis TP

Pada dasarnya, terdapat 3 konsep dasar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang perlu dialokasikan ke dalam kontrak. Ketiga konsep dasar tersebut dapat digunakan sebagai dasar analisis kontraktual. Ketiganya adalah kepemilikan, substansi, dan rasionalitas komersial.

Secara umum, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menjadikan transaksi independen sebagai acuan transaksi afiliasi. Dalam transaksi independen, kontrak merupakan instrumen yang menunjukkan hak masing-masing pihak, terutama terkait hak penerima penghasilan.

Dalam kontrak, biasanya secara jelas dialokasikan beberapa hal, yakni mencakup termasuk tanggung jawab, kewajiban, dan risiko antara pihak yang terlibat. Termasuk pula ruang lingkup dan jangka waktu perikatan, ketentuan pemberhentian kontrak, ketentuan remunerasi dan pembayaran, transfer risiko, dan lain sebagainya.

Apabila tidak ada kontrak dalam transaksi afiliasi ataupun tidak diputuskan sebelum bertransaksi, maka akan semakin sulit menelusuri serta menjabarkan keandalan penerapan prinsip tersebut dalam perspektif pajak. Baca juga: Analisis Kontraktual dalam Transfer Pricing.

Bagaimana penjelasan selengkapnya terkait kontrak afiliasi perusahaan dalam transfer pricing? Dapatkan jawabannya di Seminar Eksklusif DDTC Academy berjudul Strategi Menyusun Intercompany Agreement sesuai Ketentuan Transfer Pricing.