Laporan KKP Disclaimer, Ini Penjelasan BPK

"Kami harus memisahkan antara prestasi atau kinerjanya Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), dengan akuntabilitas laporan keuangannya," ujarnya di Kantor Pusat BPK Jakarta, Senin (22/5).

Ia menjelaskan KKP tidak bisa memenuhi pertanggungjawaban soal pengadaan ratusan kapal untuk nelayan. Sementara berdasarkan aturan yang berlaku, ratusan kapal itu harus rampung dibuat pada akhir tahun 2016.

Akibat dari tidak bisa memenuhi pertanggungjawaban itu, KKP memperpanjang masa pengadaan hingga bulan Maret 2017. "Syarat-syarat pertanggungjawabannya itu harus ada Berita Acara Serah Terima (BAST), ini yang belum lengkap."

Mantan Anggota V BPK itu menyebutkan masih ada proses-proses yang belum diselesaikan, hal tersebut juga bisa diartikan administrasi KKP ada yang tidak bekerja padahal uang sudah keluar. Untuk itu, KKP telah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap laporan keuangannya.

Dalam hal ini BPK bisa melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap laporan keuangan KKP. Bahkan menurutnya KKP tidak keberatan jika dilakukan PDTT, pasalnya KKP optimis tidak ada yang fiktif dalam laporan keuangannya.

"Mereka juga bilang silahkan kalau mau PDTT, karena mereka merasa tidak ada yang fiktif," ucapnya.

Tidak hanya KKP yang mendapatkan opini TMP, namun ada 6 Kementerian maupun Lembaga yang memperoleh TMP, antara lain Komnas Ham, Kementeriab Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Ekonomi Kreatif, dan Badan Keamanan Laut.