KABUPATEN TUBAN

Libatkan Kades hingga Camat, Setoran PBB 2023 Sudah Lampaui Target

Dian Kurniati | Senin, 11 Desember 2023 | 08:49 WIB

Ilustrasi.

TUBAN, DDTCNews – Pemkab Tuban, Jawa Timur mencatat realisasi penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun ini.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan setoran PBB-P2 sudah Rp47,28 miliar atau 105% dari target pada APBD-P senilai Rp45 miliar. Menurutnya, capaian itu tidak terlepas dari peran lurah, kepala desa, dan camat yang turut mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya.

"Prestasi luar biasa dari semua kepala desa dan lurah, penyerapan PBB-P2 terpenuhi sesuai target. Semua on the track," katanya dikutip dari situs web Pemkab Tuban, Senin (11/12/2023).

Aditya menuturkan pemkab terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama PBB-P2. Sejak awal tahun, lurah, kepala desa, dan camat telah dilibatkan untuk mengimbau wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Tuban, sebanyak 11 kecamatan di antaranya telah melunasi PBB-P2. Kepada 3 kecamatan yang lunas tercepat, pemkab akan memberikan hadiah berupa sepeda motor inventaris PBB.

Dia menilai penerimaan pajak juga menjadi penentu terealisasinya berbagai program pembangunan daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, kepatuhan wajib pajak juga akan mempercepat pembangunan daerah.

Aditya juga mendorong Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk berinovasi dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

"Perlu inovasi atau cara baru agar terbangun budaya di masyarakat bahwa pajak itu wajib," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKPAD menyebut terus berupaya memperbaiki data objek PBB-P2. Pada 2023, objek PBB-P2 di Kabupaten Tuban tercatat sebanyak 734.360 objek atau meningkat 1,2% dari tahun sebelumnya berjumlah 725.763 objek. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kabupaten tuban, pajak, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, PBB, PBB-P2, pendapatan asli daerah