Lindungi Kekayaan Hayati, DJBC Jelaskan Soal Pengawasan CITES

"Sebagai community protector, Bea Cukai berperan besar dalam upaya tersebut, khususnya upaya penegakan hukum terkait CITES melalui kebijakan serta skema pengawasan larangan pembatasan terhadap tumbuhan dan hewan yang dilindungi," katanya, dikutip pada Rabu (23/8/2023).

Encep mengatakan Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Meski demikian, beberapa jenis flora dan fauna kini terancam punah karena rentan menjadi komoditas perdagangan ilegal.

Dia menjelaskan CITES merupakan konvensi internasional yang bertujuan melindungi dan melestarikan spesies satwa liar dan habitatnya, melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. Indonesia mengaksesi CITES pada 28 Desember 1978 melalui pengesahan Keppres 43/1978.

Kontrol dan pengawasan atas perdagangan ilegal satwa liar nasional ini diatur dalam skema larangan dan pembatasan (lartas) dengan merujuk pada skema pengendalian impor dan ekspor yang diatur dalam Pasal 53 UU Kepabeanan.

Khusus untuk satwa, pengendalian impor dan ekspor dalam bentuk peraturan lartas merujuk antara lain pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 0447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; Permendag 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor; dan Permendag 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Encep menyebut pengawasan CITES pun menjadi salah satu kegiatan World Customs Organization (WCO) INAMA Project, yaitu kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas administrasi pabean di kawasan Afrika sub-Sahara, Amerika Selatan, dan Asia dalam kontrol dan pengawasan perdagangan satwa liar.

"Keterlibatan aktif Bea Cukai dalam WCO INAMA Project dimulai sejak 2021 sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai tentang implementasi CITES," ujarnya.

Pada 2023, DJBC juga telah menyelenggarakan INAMA Risk Management Mission: National Workshop. Workshop ini berfokus pada misi meningkatkan kapasitas manajemen risiko pengawasan dan kontrol perdagangan ilegal satwa liar atau atau illegal wildlife trade (IWT).

Melalui kegiatan tersebut, DJBC memutakhirkan profil dan indikator risiko IWT/CITES nasional, serta meningkatkan kapasitas pegawai di level pembuat kebijakan dan pejabat/pegawai dari satuan kerja vertikal yang dianggap sebagai high risk IWT/CITES entry/exit points. (sap)