Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Makan di Restoran Kena PPN, Pajak Restoran, atau Pajak Apa?

A+
A-
4
A+
A-
4

DDTCNews - Pernahkah Anda memperhatikan setruk pembayaran yang diterima setelah memesan makanan dan minuman di restoran? Lazimnya, di bagian bawah setruk tertera keterangan pajak yang dikenakan kepada konsumen. 

Salah satu pertanyaan yang kerap timbul adalah apakah atas suatu layanan yang dibayar kepada pihak penyedia restoran dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak restoran? Keduanya terkadang dianggap sama. Apalagi, sebelum perubahan UU PPN dalam UU HPP, tarif PPN dan tarif batas maksimum pajak restoran adalah sama, yaitu 10%.

Ada pula pertanyaan, apakah yang benar dikenai pajak bangunan 1 (PB1)? 

Pertanyaan lainnya, apakah justru dikenai pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)?

Temukan jawabannya di episode perdana segmen YouTube DDTC Academy terbaru bernama Ada Apa Dengan Pajak?. Segmen YouTube ini mengangkat topik perpajakan yang terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Saksikan episode perdana berjudul "Makan di Restoran Kena Pajak Apa?" di link berikut:

https://youtu.be/KV4Pu2NsbwM

Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel YouTube DDTC Indonesia untuk memperoleh informasi dan konten video menarik seputar perpajakan! (sap)

Topik : DDTC Academy, Ada Apa dengan Pajak?, PPN, pajak daerah, pajak restoran, pajak hiburan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 09:00 WIB
KABUPATEN KENDAL

Dorong Wajib Pajak Bayar Tunggakan, Pemda Adakan Pemutihan PBB

Rabu, 03 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkab Cilacap

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya