Menganalisis Kewajaran Pengembalian atas Penggunaan Intangible Asset

Diskusi mengenai analisis atribusi dan tingkat pengembalian atas penggunaan intangible asset MNE menjadi salah satu materi yang dikupas dalam WU—TA Advanced Transfer Pricing Programme pada tanggal 30 September – 3 Oktober 2019 di Singapura. Penulis, Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Novi Hartanti, menjadi salah satu profesional DDTC yang mengikuti program tersebut.

Berkaitan dengan analisis atribusi dan tingkat pengembalian atas penggunaan intangible asset MNE, fungsi DEMPE (development, enhancement, maintenance, protection, exploitation) digunakan dalam analisis transfer pricing.

DEMPE digunakan untuk menentukan entitas dalam MNE yang berhak mendapatkan tingkat pengembalian atas eksploitasi intangible asset. Dalam hal ini, entitas tersebut merupakan pihak yang menanggung biaya pengembangan dan investasi terkait dengan intangible asset. (OECD, 2017).

Di sisi lain, UN Transfer Pricing Manual (2017) juga menyebutkan fungsi DAEMPE (development, acquisition, enhancement, maintenance, protection, exploitation) dapat diterapkan sebagai modifikasi fungsi DEMPE yang diusulkan OECD.

Akuisisi merupakan fungsi tambahan penting lainnya yang perlu dipertimbangkan mengingat intangible asset dapat diakusisi oleh anak perusahaan dalam MNE sehubungan dengan kegiatan pengembangan yang dilakukan atau melalui akuisisi langsung oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, otoritas pajak China turut memperkenalkan konsep DEMPEP (development, enhancement, maintenance, protection, exploitation, promotion) dalam hal analisis kualitatif dari intangible asset.

Otoritas pajak China menyatakan fungsi pemasaran dianggap mampu menciptakan nilai dari intangible asset sehingga perlu diukur keterlibatannya dalam penciptaan nilai suatu intangible asset. Hal ini bertujuan agar China dapat meningkatkan penerimaan pajak atas aktivitas pemasaran merek dagang dan produk yang dipasarkan di wilayah China. (Peng & Lagarden, 2019).

Namun, seiring dengan kompleksitas bisnis MNE saat ini, berbagai konsep baru hadir untuk membantu melengkapi analisis kualitatif atas transaksi intangibles asset. Salah satunya adalah konsep RACI (responsible, accountable, consulted, informed). Konsep RACI merupakan analisis potensial dari pendekatan fungsi DEMPE yang lebih berfokus pada analisis fungsi dan kesebandingan secara mendalam dan komprehensif.

Selain itu, konsep RACI menyajikan sudut pandang dari entitas yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemasaran terkait dengan intangible asset serta sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan atas aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan intangible asset. (Storck, 2019).

Selain sebagai alat analisis dan deskriptif, konsep RACI merupakan bagian integral dari rantai nilai, kontribusi nilai, dan analisis DEMPE. Pendekatan fungsi DEMPE dan model RACI memiliki fokus internal yang mana keduanya berhubungan dengan dokumentasi terkait kapabilitas, kompetensi, proses dan struktur dalam suatu entitas sebagai bahan pertimbangan dalam konteks transfer pricing. (Lang, et.al., 2019).

Adapun prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi intragrup terkait intangible asset harus menunjukkan bahwa entitas tersebut telah melakukan fungsi DEMPE dan memiliki sumber daya yang mumpuni untuk mengatasi kemungkinan risiko yang timbul atas analisis fungsi DEMPE yang dilakukan (Peng & Lagarden, 2019).

Pada akhirnya, konsep RACI, fungsi DEMPE, dan value contribution analysis (VCA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi informasi untuk menghasilkan analisis secara komprehensif dan mendalam pada dokumentasi transfer pricing.

Dengan kata lain, konsep RACI dan analisis fungsi DEMPE tidak dapat berdiri sendiri atau menggantikan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi terkait intangibles asset dalam MNE. Dengan demikian, baik konsep RACI, fungsi DEMPE maupun VCA perlu diterapkan secara bersamaan demi mendapatkan informasi yang secara lebih komprehensif.

Apabila analisis fungsi DEMPE tidak dilakukan secara tepat, hal ini akan menyebabkan kesalahpahaman karena ketidakandalan informasi yang tercantum pada dokumentasi transfer pricing. Atas ketidakandalan informasi tersebut, tidak mengherankan jika transaksi atas intangibles sering tersangkut permasalahan sengketa perpajakan (Peng & Lagarden, 2019).

Terlebih lagi, berdasarkan statistika Mutual Agreement Procedure (MAP) 2018 yang dipublikasikan oleh OECD, terlihat bahwa kasus mengenai sengketa transfer pricing pada tahun 2018 mengalami peningkatan hampir 20% jika dibandingkan dengan tahun 2017 (OECD, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, Direktur Perpajakan Internasional Indonesia John Hutagaol mengatakan bahwa pemerintah telah mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak sebagai perusahaan multinasional agar dapat menyajikan informasi secara terbuka dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing (DDTCNews, 2019).

Hal ini membuktikan era digitalisasi yang sebagian besar didominasi oleh MNE seperti saat ini menimbulkan tantangan global yang dihadapi hampir semua otoritas pajak dalam hal basis pemajakan dari suatu yurisdiksi, khususnya atas praktik transfer pricing. *