Mulai Januari 2022, Petugas Pajak Makin Mudah Intip Data Rekening Bank

"Secara teknis UU keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan sudah ada sejak tahun lalu, tetapi baru pada akhir Januari perinciannya disampaikan kepada perbankan," jelas pemerintah, dikutip pada Kamis (30/12/2021).

Dengan adanya UU baru tersebut, otoritas pajak tidak lagi terhambat dengan ketentuan kerahasian perbankan saat melakukan penyelidikan. Upaya penegakan hukum tak hanya berlaku pada kewajiban PPh, tetapi ikut mencakup jenis penghasilan dari layanan keuangan.

Otoritas juga akan memiliki akses luas terhadap setiap kontrak bank dengan nasabah dengan memiliki kewenangan membuka central point of contact (CPC). Data yang wajib disampaikan nasabah minimal mencakup saldo akun, kontrak kredit perbankan, dan polis asuransi nasabah.

Pihak bank dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi wajib menyampaikan data CPC secara berkala kepada otoritas pajak. Periode penyampaian data CPC berlaku pada Desember 2020, Juni 2021 dan 31 Desember 2021.

"Perusahaan asuransi memiliki waktu hingga 31 Maret 2022 untuk mengungkapkan kontrak yang telah dibuat dengan klien," sebut pemerintah seperti dilansir brusselstimes.com.

Di lain pihak, keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan mendapatkan penolakan dari kelompok pro hak privasi warga. Mereka menilai aturan baru tersebut dibuat tanpa menyertakan skema pengawasan yang memadai dan berpotensi merusak sistem perbankan nasional. (rig)