Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Muncul Wacana Perubahan Struktur Tarif Cukai Vape Jadi Seperti Rokok

A+
A-
2
A+
A-
2
Muncul Wacana Perubahan Struktur Tarif Cukai Vape Jadi Seperti Rokok

Ilustrasi. (foto: blacknote.com)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mewacanakan perubahan struktur tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dari ad valorem pada saat ini menjadi spesifik dan bertingkat (layer) seperti cukai rokok konvensional.

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar I Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Putu Eko Prasetio mengatakan pemerintah terus mengkaji pengenaan cukai pada HPTL. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat mengubah struktur cukainya.

"Memang ada wacana untuk mengubah bentuk tarifnya menjadi spesifik," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga: Libur Sekolah, Orang Tua Perlu Waspadai Penipuan Berkedok Bea Cukai

Putu mengatakan pada saat ini, tarif cukai HPTL ditetapkan sebesar 57% dari harga jual eceran. Kondisi itu berbeda dengan cukai rokok yang memiliki 10 layer tarif.

Pemerintah mengenakan cukai tersebut kepada 7 produk HPTL, yakni ekstrak dan essence tembakau (EET) cair atau vape, batang, kapsul, cartridge atau pods, tembakau molases, tembakau kunyah, dan tembakau hirup.

Pemerintah juga mengatur harga jual eceran minimum serta ukuran kemasan produk. Misalnya, pada vape, produsen hanya boleh mengemasnya dalam ukuran 15 mililiter, 30 mililiter, 60 mililiter, dan 100 mililiter.

Baca Juga: DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

Mengenai penetapan tarif cukainya, Putu menjelaskan pemerintah sangat berhati-hati karena cukai HPTL tergolong baru atau sejak Juli 2018. Dalam pengenaan tarif cukai ad valorem itu, dia memperkirakan beban yang dirasakan para pabrikan bisa berbeda-beda.

"Untuk menetapkan satu besaran rupiah pun kami belum punya dasar yang pas karena mungkin level rupiah ini akan terlalu berat untuk satu pabrikan atau terlalu ringan untuk pabrikan lain," ujarnya.

Meski demikian, secara umum dia menilai beban tarif cukai terhadap harga produk HPTL masih lebih ringan dibandingkan dengan cukai pada rokok jenis sigaret putih mesin (SPM). Padahal, rokok SPM pada tahun ini mengalami kenaikan hingga 18,4%. (kaw)

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan cukai, cukai hasil pengolahan tembakau lainnya, HPTL, vape, rokok, DJBC, bea cukai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Kamis, 04 Februari 2021 | 20:54 WIB
Saya setuju apabila ditetapkan dengan tarif spesifik, namun tidak setuju apabila diberikan banyak layer. Pertama akan timbul vape kualitas buruk untuk menghindari pengenaan tarif yang lebih tinggi, Kedua industri vape tidak begitu masif dan perlu dilindungi, Ketiga konsumen vape hanya pada lapisan m ... Baca lebih lanjut

Daffa Abyan

Kamis, 04 Februari 2021 | 19:10 WIB
Sebenarnya merupakan ide yang baik untuk menggarap penerimaan, namun harus dipastikan dengan adanya hal ini apakah akan timbul permasalahan lain, semisalnya vape illegal
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 09:30 WIB
KPUBC BATAM

KPUBC Batam Raup Rp176 Miliar dari Bea dan Cukai hingga Mei 2024

Rabu, 26 Juni 2024 | 17:30 WIB
BEA CUKAI PURWOKERTO

Truk Dikejar Petugas, Ternyata Angkut 2 Juta Rokok Tanpa Pita Cukai

Rabu, 26 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEP-105/BC/2024

Ditjen Bea Cukai Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-11

Selasa, 25 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Soal Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2025, BKF: Sedang Kami Konsolidasikan

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal