Ogah Bayar, Tevez Gugat Pajak Kekayaan ke Pengadilan

"Pajak kekayaan yang dikenakan oleh Argentina ini melanggar konstitusi Argentina," ujar kuasa hukum Carlos Tevez, Juan Carlos Nicolini, seperti dikutip Senin (19/4/2021).

Ketika ditanya lebih lanjut, Nicolini tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. Meski demikian, Nicolini mengatakan terdapat lebih dari 100 orang kaya lainnya yang mengajukan gugatan agar mendapatkan pengecualian (court injunction) dari kewajiban membayar pajak kekayaan.

Seperti diketahui, Argentina mengesahkan pengenaan pajak kekayan pada tahun lalu. Pajak tersebut hanya dikenakan 1 kali sebagai upaya pemerintah untuk mengumpulkan dana guna penanganan pandemi Covid-19.

Pajak ini berlaku atas wajib pajak dengan kekayaan sebesar lebih dari ARS200 juta atau kurang lebih sebesar Rp31,2 miliar. Dengan threshold tersebut, diperkirakan ada sekitar 12.000 orang yang harus membayar pajak kekayaan ini.

Berdasarkan beleid pajak kekayaan tersebut, orang kaya wajib membayar pajak kekayaan dengan tarif sebesar 2,25% dan 5,25%. Apabila harta yang dimaksud adalah harta yang ditempatkan di Argentina, tarif pajak kekayaan yang dikenakan sebesar 3,5%.

Adapun atas kekayaan yang ditempatkan di luar negeri, tarif pajak kekayaan naik menjadi 5,25%. Ketika disahkan, parlemen memperkirakan pajak kekayaan bakal bisa meningkatkan penerimaan hingga ARS300 miliar.

Meski demikian, seperti dilansir batimes.com.ar, hingga Maret 2021 pajak kekayaan yang berhasil dikumpulkan otoritas pajak Argentina hanya sebesar ARS6,1 miliar, sangat jauh dari target. (Bsi)