Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

'Daerah' Berkompetisi, Kewenangan Pajak Perlu Dikembalikan ke Pusat

A+
A-
0
A+
A-
0
'Daerah' Berkompetisi, Kewenangan Pajak Perlu Dikembalikan ke Pusat

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews - Menteri Sosial Spanyol Jose Luis Escriva berpandangan kewenangan atas kebijakan pajak perlu dipusatkan guna mengurangi kompetisi pajak antardaerah.

Escriva mengatakan kompetisi pajak oleh pemerintah daerah telah menciptakan sistem pajak yang regresif. Menurutnya, pajak seharusnya tetap menjadi instrumen redistribusi di tengah situasi ekonomi saat ini.

"Saya kira kompetisi pajak antardaerah ini sangatlah tidak masuk akal. Pemerintah daerah seharusnya fokus meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan," ujar Escriva, dikutip Sabtu (24/9/2022).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Escriva mengatakan Spanyol perlu mencontoh model desentralisasi fiskal di Australia yang memberikan anggaran ke setiap wilayah sesuai dengan pengeluaran per kapita setiap wilayah untuk layanan publik.

"Menurut saya sistem di Australia jauh lebih baik. Di Spanyol, penyerahan kewenangan pajak telah menimbulkan situasi yang tidak kita inginkan seperti saat ini," ujar Escriva seperti dilansir surinenglish.com.

Baru-baru ini, terdapat 2 daerah yang menghapuskan pengenaan pajak kekayaan yakni Madrid dan Andalusia. Terhitung sejak 21 September 2022, warga negara Spanyol dan warga negara asing yang tinggal di Andalusia tidak perlu lagi membayar pajak kekayaan.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Presiden Andalusia Juanma Moreno berpandangan pajak kekayaan telah menjadi hambatan bagi investasi.

Penghapusan pajak kekayaan dipandang tidak akan berdampak besar terhadap struktur penerimaan. Selama ini, pajak kekayaan hanya berkontribusi sebesar 0,6% terhadap penerimaan Andalusia.

"Penghapusan pajak kekayaan bertujuan untuk mengundang orang kaya menjadi warga Andalusia dan membayar pajak di sini. Andalusia akan menjadi daerah dengan pajak terendah bersama Madrid," ujar Moreno seperti dilansir thelocal.es.

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Pemerintah Andalusia secara terang-terangan mengajak para pelaku bisnis di Catalunya untuk pindah ke Andalusia mengingat beban pajak di Andalusia lebih rendah dibandingkan dengan Catalunya. Pernyataan ini memicu ketegangan antara kedua daerah. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak daerah, pajak kekayaan, Spanyol

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:30 WIB
KOTA PONTIANAK

Lunas PBB-P2 Kini Jadi Syarat Urus Administrasi di Kota Ini

Sabtu, 29 Juni 2024 | 10:15 WIB
VIETNAM

Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:00 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Pemkot Sediakan 10 Sepeda Listrik untuk Pembayar PBB dan PBJT Restoran

Jum'at, 28 Juni 2024 | 15:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Bergaji Rendah dan Sulit Bayar PBB, Warga DKI Bisa Minta Diskon Pajak

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama