Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pacu Kegiatan Usaha, China Anggarkan Belanja Perpajakan Rp941 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Kegiatan Usaha, China Anggarkan Belanja Perpajakan Rp941 Triliun

Ilustrasi.Pelanggan berjalan di toko pengecer mode cepat Uniqlo pada hari pembukaannya di distrik perbelanjaan Sanlitun di Beijing, China, Sabtu (6/11/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter/AWW/sa.

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China berencana menganggarkan belanja perpajakan senilai ¥7,6 triliun atau setara dengan Rp941 triliun selama 5 tahun ke depan untuk menggeliatkan kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan China Liu Kun mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan dukungan kebijakan pajak untuk usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19. Tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan belanja perpajakan hingga ¥1 triliun.

"Kami akan menerapkan diskon pajak dengan anggaran lebih besar. Harapannya, ini dapat kembali menghidupkan pelaku usaha," katanya seperti dilansir Ecns, Kamis (30/12/2021).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Tahun depan, lanjut Liu Kun, pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan diskon pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memperbanyak bantuan untuk UKM, memberikan jaminan pembiayaan bagi UKM, dan membangun wilayah percontohan keuangan inklusif.

Menkeu menilai kebijakan keringanan pajak masih diperlukan lantaran tekanan terhadap keuangan dan pasar China masih akan dirasakan pada 2022. Untuk itu, kebijakan diarahkan untuk menaikkan konsumsi dan aktivitas ekonomi.

Liu Kun bahkan mengarahkan otoritas pajak untuk terlibat dalam upaya menjaga stabilitas keuangan China. Pada saat bersamaan, otoritas pajak juga harus mampu memperkuat koordinasi antar instansi dan efektivitas administrasi pajak.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Untuk diketahui, belanja perpajakan senilai ¥7,6 triliun untuk lima tahun ke depan merupakan bagian dari kebijakan jangka menengah pemerintah. Kebijakan tersebut dinamakan Rencana Lima Tahun Ketiga Belas.

Dari kerangka kebijakan tersebut, pemerintah berharap beban perusahaan dan usaha kecil dapat dikurangi sehingga perbaikan struktur ekonomi, konsumsi penduduk, dan perluasan lapangan kerja di China dapat berjalan optimal. (rizki/rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : china, belanja perpajakan, keringanan pajak, ekonomi, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya