Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pajak Ekonomi Digital Harus Menyesuaikan Aturan Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Ekonomi Digital Harus Menyesuaikan Aturan Global

Suasana kuliah Umum dengan tema Challenges and Way-Forward with Company Taxation in the Digital Economy di FIA UI. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Klaster Riset Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional (POLTAX) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema Challenges and Way-Forward with Company Taxation in the Digital Economy, pada hari ini, Rabu (11/10).

Kuliah umum ini mengupas pembahasan seputar tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak di berbagai negara terkait aspek pemajakan atas bisnis berbasis e-commerce. Karakteristik yang khas dari bisnis ini menimbulkan sejumlah diskursus di kalangan akademisi maupun praktisi mengenai pemajakan atas borderless transaction yang menghasilkan stateless revenue.

Pasalnya, perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat membuka peluang tumbuhnya industri digital yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Kuliah umum ini diawali dengan Keynote Speech yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto yang memaparkan tentang tantangan dan arah kebijakan perpajakan transaksi perdagangan e-commerce di Indonesia.

“Peraturan e-commerce yang tengah digodok oleh pemerintah saat ini berupaya untuk mengakomodasi terciptanya level playing field yang sama bagi pelaku usaha e-commerce untuk mendukung efisiensi dan produktivitas, kemudahan administrasi dengan tetap mendukung ketahanan penerimaan negara yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara dalam paparannya, Prof Jan JP de Goede mengulas tentang isu-isu dan konsep digital ekonomi secara menyeluruh, termasuk bentuk-bentuk aktivitas, permasalahan perpajakan dalam era ekonomi digital, serta penyesuaian regulasi pemajakan domestik dan internasional terhadap transaksi berbasis digital ekonomi.

Baca Juga: Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Dalam kuliah umum ini, Prof Jan JP de Goede juga membahas tentang outlook penelitian-penelitian yang dilakukan oleh the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) tentang aspek pemajakan atas transaksi digital.

Penyelenggaraan kuliah umum ini merupakan bagian dari roadmap kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Klaster Klaster Riset Politik Perpajakan, Ketahanan Nasional, dan Kesejahteraan Universitas Indonesia yang dibentuk pada tahun 2014.

Klaster ini juga telah menyelenggarakan berbagai riset atau kajian dengan output sejumlah artikel ilmiah dan buku sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan dalam konsep atau teori perpajakan.

Baca Juga: Kampus Ingin Bebas Pajak Impor Barang Litbang? Perlu Surat Rekomendasi

Kontibusi lain yang tidak kalah signifikan adalah penyusunan policy brief sebagai masukan bagi pemerintah dalam upaya rekonstruksi kebijakan perpajakan yang lebih baik guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, mampu menjadi instrumen yang berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara serta memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, kuliah umum pajak, pajak ekonomi digital

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Maret 2024 | 16:07 WIB
KANWIL DJP NUSRA

DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

Senin, 11 Maret 2024 | 14:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Mau Tanya Soal Pelaporan SPT? Klinik Pajak UI Buka Layanan Konsultasi

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI dan DDTC Jalin Kerja Sama Pendidikan Pajak

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Indonesia Masih Butuh Profesional Pajak Andal, Anak Muda Perlu Bersiap

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?