Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pajak Rokok Diusulkan Jadi Penambal Defisit BPJS Kesehatan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Rokok Diusulkan Jadi Penambal Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (4/7), kabar datang dari Ditjen Bea dan Cukai yang masih meramu mekanisme penggunaan dana bagi hasil atas cukai hasil tembakau (CHT) untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

Kabar selanjutnya, pemerintah menilai revisi asumsi dasar makro ekonomi APBN 2018 belum perlu dilakukan, walaupun sejumlah asumsi telah mengalami deviasi yang sangat lebar. Sejauh ini pemerintah mengklaim masih memantau perkembangan yang terjadi dalam ranah yang diatur APBN.

Selain itu, pemerintah akan mulai selektif pada kegiatan impor terkait dengan kesesuaian yang dibutuhkan untuk perekonomian domestik dalam menjaga forma neraca transaksi berjalan Indonesia.

Baca Juga: Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Berikut ringkasannya:

  • Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan:

Plt. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nugroho Wahyu mengatakan pemerintah akan menambal defisit BPJS dengan mengambil dari pajak rokok. Tapi karena pajak rokok kewenangannya berada di daerah, pemerintah pusat masih menunggu persetujuan dari daerah, termasuk DPRD.

  • Sri Mulyani Klaim Tak Perlu APBNP:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi kinerja anggaran berjalan atau APBNP 2018 tidak perlu dilakukan. Tapi keputusan mengenai hal ini nantinya akan ditentukan bersama dewan pada laporan semester nanti.

Baca Juga: Sudah 7 Layanan Resmi Pakai NIK sebagai NPWP, Siap-Siap Bertambah!
  • Genjot Neraca, Aktivitas Impor Jadi Sorotan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan selektif dalam kegiatan impor akan dilakukan dengan koordinasi pada dunia usaha, supaya kehati-hatian dari seluruh perekonomian bisa terjaga. Menurutnya dunia usaha harus tetap meningkatkan kewaspadaan baik dalam konteks kenaikan suku bunga maupun nilai tukar rupiah yang berkaitan pengaruhnya terhadap neraca dagang.

  • Subsisi Solar 2019 Naik:

Seiring masuknya tahun politik 2019, pemerintah juga akan lebih banyak menggelontorkan subsidi walaupun kenaikannya dipercaya hanya bisa menaikkan daya beli. Tapi kebijakan ini dikhawatirkan. Dalam rapat panitia kerja Banggar DPR, disepakati tambahan subsidi bahan bakar minyak jenis solar tahun depan berkisar Rp1.500-Rp2.000.

  • Tekanan Ekonomi Ganggu Index Manufaktur:

Ekspansi sektor manufaktur Indonesia pada Juni 2018 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2018 purchasing managers index (PMI) yang dirilis Nikkei dan Markit tercatat sebesar 50,3 atau lebih dendah dibanding bulan sebelumnya 51,7. Level Juni 2018 menjadi yang terendah selama 5 bulan terakhir. Adanya tekanan pada perekonomian nasional, indeks manufaktur berpotensi semakin mengecil pada periode selanjutnya. (Amu)

Baca Juga: Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak rokok, bpjs kesehatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Juni 2024 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Banyak AR Bakal Jadi Fungsional, Menkeu Mohon Anggaran Tak Dipangkas

Selasa, 11 Juni 2024 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024

Senin, 10 Juni 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya

Sabtu, 08 Juni 2024 | 10:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Canggih! DJP Bisa Collect Data Transaksi WP secara Seamless

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya