Pemerintah Salah Beri Sanksi DHE SDA, Eksportir Bisa Lakukan Koreksi

"Ini yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu kami minta eksportir segera menyampaikan informasi tersebut ke pejabat bea dan cukai. Kami akan segera meneruskan informasi ini ke BI dan OJK untuk dilakukan penelitian," ujar Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi, Senin (31/7/2023).

Setelah BI dan OJK melakukan penelitian, hasil penelitian akan dituangkan dalam hasil pengawasan. "Hasil pengawasan nantinya dijadikan dasar untuk tetap dikenakan atau dicabut sanksi administrasi pemblokirannya," kata Fadjar.

Untuk diketahui, PP 36/2023 mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE SDA dalam rekening khusus di dalam negeri paling sedikit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak penempatan di rekening khusus.

Kewajiban tersebut berlaku terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) minimal US$250.000 atau nilai yang setara.

DHE SDA dalam rekening khusus dapat digunakan oleh eksportir untuk membayar bea keluar dan pungutan ekspor, pinjaman, impor, dividen, atau keperluan lain sesuai dengan Pasal 8 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui escrow account, eksportir harus membuka escrow account di LPEI atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas.

Apabila escrow account telanjur dibuka di luar negeri, eksportir wajib memindahkan escrow account ke dalam negeri paling lama 90 hari sejak PP 36/2023 berlaku.

Dalam pelaksanaannya, BI berperan mengawasi kepatuhan eksportir dalam memasukkan DHE SDA ke rekening khusus, sedangkan OJK berperan mengawasi kepatuhan eksportir dalam membuat dan memindahkan escrow account. (sap)