Penarikan JHT Sekaligus Tetap Kena PPh 21 Final, Bukan Tarif Efektif

"Ini tidak diubah aturan mengenai pesangon yang dibayarkan sekaligus pada akhir masa kerja. Itu diatur di PP 68/2009. Itu diatur tentang pengenaan final, dibayar sekaligus ketika dia sudah selesai bekerja," ujar Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni, Selasa (9/1/2024).

Tarif PPh Pasal 21 final atas pesangon adalah sebesar 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta, 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta, 15% untuk penghasilan bruto di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, dan 25% untuk penghasilan bruto di atas Rp500 juta.

Adapun PPh Pasal 21 final untuk manfaat pensiun dan JHT berdasarkan PP 58/2023 adalah sebesar 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta dan 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp50 juta.

"Yang diatur di sini [PMK 168/2023] adalah apabila dia menarik uang pensiunnya ketika dia masih berstatus sebagai pegawai," ujar Dian.

Merujuk pada PMK 168/2023, PPh Pasal 21 terhadap peserta program pensiun yang menarik uang manfaat pensiun dihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan uang manfaat pensiun yang ditarik. PPh Pasal 21 tidak dihitung secara kumulatif.

Contoh, Tuan Q selaku pegawai PT J menarik uang manfaat pensiun pada April 2024 senilai Rp20 juta dan pada Juni 2024 senilai Rp15 juta. PPh Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada April 2024 adalah sebesar 5% x Rp20.000.000 = Rp1.000.000, sedangkan pada Juni 2024 adalah sebesar 5% x Rp15.000.000 = Rp750.000. (sap)