Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pengin Jadi Negara Maju, Pembangunan Tak Boleh Bergantung pada APBN

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengin Jadi Negara Maju, Pembangunan Tak Boleh Bergantung pada APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Inovasi pembiayaan diperlukan agar pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dijalankan pemerintah tidak cuma mengandalkan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah berupaya mempersempit kesenjangan infrastruktur di semua wilayah. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, lanjutnya, juga dibutuhkan partisipasi swasta.

"Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, pasti itu forever, enggak akan [terealisasi]," katanya, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah belajar dari banyak negara mengenai konsep pembiayaan inovatif. Pelaksanaan pembiayaan inovatif tersebut tidak pernah mudah karena perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha.

Dia menjelaskan ada berbagai proyek infrastruktur yang perlu dibangun di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur juga memiliki peranan penting untuk mendukung Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju.

Proyek infrastruktur yang masih diperlukan di antaranya berupa jalan raya, jembatan, sistem penyediaan air minum, serta telekomunikasi. Kebutuhan anggaran untuk membangun semua proyek tersebut dapat mencapai ribuan triliun sehingga tidak dapat mengandalkan APBN.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Sri Mulyani menyebut pemerintah kemudian membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai fasilitator penyediaan penjaminan pemerintah dalam pembiayaan inovatif, terutama pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selama 13 tahun terakhir, PT PII telah memberikan penjaminan pada 48 proyek infrastruktur senilai Rp95 triliun. Dengan penjaminan tersebut, nilai investasi yang dibangkitkan dapat mencapai Rp533 triliun.

"Kebutuhan infrastruktur selalu sangat mendesak, apalagi untuk Indonesia yang ingin keluar dari middle income trap," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pembangunan, infrastruktur, Sri Mulyani, APBN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 09:00 WIB
APBN 2024

Akhir Mei 2024, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp8.353 Triliun

Sabtu, 29 Juni 2024 | 12:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Realisasi Anggaran Masih Minim, Sri Mulyani Harap IKN Siap Tepat Waktu

Sabtu, 29 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pencairan Gaji ke-13 Belum 100 Persen, Begini Penjelasan Kemenkeu

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya