Peringati HUT ke-2, P3KPI: Konsultan Pajak Jembatani DJP dan WP

"Perlu diingat, saat ini serba 'e' [elecronic]. Apa-apa diawali dengan 'e', ada e-SPT, e-Faktur, semurnya serbadigital. Nah, [dari sisi wajib pajak] juga ada e-commerce. Di masa depan, e-commerce ini bakal banyak jadi klien kita," kata Susy dalam peringatan ulang tahun P3KPI di Hotel Millenium Kebon Sirih, Sabtu (22/10/2022).

Karenanya, Susy mendorong konsultan pajak untuk terus membekali diri dengan ilmu-ilmu baru tentang perpajakan yang terus berkembang. Termasuk, yang berkaitan dengan aturan perpajakan terkini yang menyangkut industri digital.

Selain itu, Susy menambahkan, sejatinya konsultan pajak berperan sebagai jembatan antara otoritas dan wajib pajak. Konsultan pajak, imbuhnya, perlu bisa berdiri secara proporsional antara DJP dan wajib pajak. Dia memperingatkan, seorang konsultan pajak tidak boleh semata-mata mengejar materi tetapi tetap perlu memiliki dasar keilmuan dalam mendampingi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

"Jangan sampai wajib pajak yang lebih kokoh sehingga kita rapuh duluan. Ada 2 kepentingan [DJP dan WP], kemudian bertemu di tengah. Kita inilah yang menjembantani, bukan malah mematahkan hubungan," kata Susy.

Dalam kesempatan yang sama, Susy juga mengingatkan bahwa profesi konsultan pajak perlu lebih kompak untuk bangkit dari tekanan pandemi. Dia menyebutkan 4 asosiasi profesi konsultan pajak harus bisa menjalin kerja sama secara erat untuk bersama-sama memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota yang dinaungi.

"Konsultan pajak bergerak sebagai mitra DJP, membantu DJP dan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina P3KPI Anshari Ritonga juga berpesan agar konsultan pajak bisa terus menyuarakan adanya restorative justice. Hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam penegakan hukum pidana bidang perpajakan berbasis pemulihan kerugian negara.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang fokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait.

"Restorative justice di bidang perpajakan mewujudkan keadilan. Kita perlu mengkritisi setiap kebijakan agar pajak bisa menjadi sumber penerimaan yang lebih optimal," kata Anshari. (sap)