Perpu 2/2022 Ubah Aturan Outsourcing dan Penetapan UMP, Seperti Apa?

"Adapun substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam perpu ini antara lain, pertama, ketentuan alih daya atau outsourcing," ujar Ida dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023).

Ida mengingatkan, UU Cipta Kerja awalnya tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Dengan begitu, pelaksanaan alih daya alias outsourcing bisa dilakukan untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

Sementara itu, Pasal 64 Perpu 2/2022 kini mengatur jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Beleid ini memastikan bahwa alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nantinya, jenis-jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Dengan adanya pengaturan ini, maka tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing," kata Ida.

Substansi perubahan kedua yang diusung Perpu 2/2022, ujar Ida, adalah penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minum (Pasal 88c, Pasal 88D, dan Pasal 88F). Melalui Perpu 2/2022, upah minimum kini dihitung dengan memasukkan 3 variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Pada perpu ini ditegaskan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP," kata Ida.

Perpu 22/2022 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda jika terjadi keadaan tertentu.

Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah guna mengatasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan pekerja dan usaha. Keadaan tertntu yang dimaksud antara lain bencana yang ditetapkan oleh presiden, serta kondisi luar biasa lainnya.

Selain 2 substansi pokok di atas, ada 3 lagi perubahan substantial tentang ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu 2/2022. Pertama, penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, penegasan mengenai struktur dan skala upah sebagai pedoman untuk menetapkan upah bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih.

Ketiga, perbaikan rujukan ayat dalam Pasal 84 terkait dengan penggunaan hak waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh. Kemudian ada juga Pasal 46D terkait dengan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. (sap)