Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

"Jadi kalau Anda miskin, apakah Anda membayar pajak? Ya, tetapi bukan melalui pajak penghasilan, serta Anda juga mendapat banyak bantuan dari negara, bukan?" katanya, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Diokno mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan mengatasi persoalan utang yang masih tergolong tinggi. Hingga akhir Juni 2023, posisi utang pemerintah memecahkan rekor baru senilai PHP14,15 triliun atau sekitar Rp3.856 triliun.

Pengumpulan pajak ini utamanya menyasar kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi atau orang kaya. Dengan demikian, kelompok orang kaya harus membayar pajak lebih besar agar prinsip keadilan dapat tercapai.

Meski demikian, dia memandang posisi utang pemerintah saat ini belum terlalu mengkhawatirkan dan masih dapat dikelola. Secara rasio, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 61% PDB, lebih rendah dari periode yang sama 2022 sebesar 62,1% PDB.

Adapun untuk sepanjang 2023, pemerintah menargetkan rasio utang akan terjaga sebesar 61,4% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah masih relatif ideal untuk ukuran perekonomian Filipina.

"Target kami [adalah] untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi kurang dari 60% pada tahun 2025," ujarnya dilansir gmanetwork.com.

Pada akhir masa pemerintahan Marcos pada 2028, pemerintah menargetkan rasio utang akan kembali turun menjadi 51,1% PDB.

Sebelumnya, senator Ronald dela Rosa menyebut Filipina harus melahirkan lebih banyak anak untuk menurunkan utang pemerintah per kapita. Menurutnya, populasi besar dapat membuat negara memperoleh tambahan penerimaan, serta utang pemerintah per kapita terasa lebih kecil sehingga mudah dikelola. (sap)