Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Piutang Pajak Tembus Rp1 Triliun, Pemprov Gencarkan Penagihan

A+
A-
2
A+
A-
2
Piutang Pajak Tembus Rp1 Triliun, Pemprov Gencarkan Penagihan

Ilustrasi.

BANJARMASIN, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Selatan berencana menggencarkan penagihan pajak kendaraan bermotor lantaran nilai piutang pajak kendaraan hingga saat ini sudah mencapai Rp1 triliun.

Pj Gubernur Kalsel Safrizal mengatakan piutang pajak kendaraan bermotor tersebut menjadi potensi penerimaan yang harus terus ditagih. Menurutnya, pemprov akan lebih tegas dalam menagih semua piutang pajak tersebut.

"Masih ada potensi peningkatan [penerimaan daerah]. Laporan pajak kendaraan bermotor yang masih tertunda hampir mencapai Rp1 triliun," katanya, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Piutang pajak kendaraan, lanjut Safrizal, merupakan akumulasi dari tunggakan beserta denda yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa tunggakan bahkan terjadi selama lebih dari 5 tahun, dan makin parah ketika pandemi Covid-19.

Pemprov lantas meminta bantuan BPK untuk melakukan audit penyebab tunggakan pajak sekaligus memberikan rekomendasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dilibatkan dalam menyelesaikan urusan piutang pajak kendaraan bermotor tersebut.

Safrizal menegaskan pemprov akan bersikap lebih tegas untuk menagih piutang pajak. Misal, tidak memberikan layanan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Namun, pemprov juga memiliki opsi untuk memberi keringanan penghapusan denda pajak kendaraan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

"Kebijakan seperti apa yang kami ambil, kami minta Kepala BPKP untuk mengecek dan mengaudit dalam dua tiga minggu. Saya minta ada hasil rekomendasinya," ujarnya.

Selain pajak kendaraan, Safrizal menilai potensi penerimaan pajak yang belum digali lainnya ialah pajak air permukaan. Dia menyebut pemprov hanya menerima sekitar Rp4 miliar dari pajak air permukaan setiap tahun.

"Mungkin targetnya kecil makanya realisasinya kecil, padahal potensinya besar," tuturnya.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak Daerah, Pemkot Sasar Pujasera atau Food Court

Menyikapi kondisi tersebut, ia menambahkan pemprov berencana untuk melakukan ekstensifikasi pajak air permukaan. Misalnya, dengan menyasar perusahaan dan hotel yang banyak beroperasi di Kalimanta Selatan.

Sementara itu, Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap mengusulkan pemprov untuk menerapkan ketentuan tax clearance ketika akan membayar layanan publik. Menurutnya, hal itu dapat mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak.

"Seperti di DKI Jakarta, mereka menerapkan tax clearance. Setiap yang akan melakukan pembayaran layanan publik akan tertahan jika belum membayar pajak" katanya seperti dilansir redkal.com. (rig)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan BPHTB, Dua Instansi Ini Lakukan Integrasi Data

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemprov kalsel, piutang pajak, pajak kendaraan, penagihan, tax clearance, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Natalia Yohana Sihaloho

Selasa, 06 Juli 2021 | 10:12 WIB
Sedikit saran mungkin dapat ditinjau kembali kerja sama antara pihak pajak dengan aparat kepolisian, mungkin dapat melakukan patroli lebih aktif. Sering kali terlihat beberapa warga di Kota Banjarmasin yang masih dengan leluasa menggunakan plat kendaraan yang sudah lama "mati" di jalan kota hingga ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:30 WIB
KABUPATEN BOYOLALI

Pajak Hiburan Maksimal 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Boyolali

Senin, 01 Juli 2024 | 19:00 WIB
KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Buntut Tunggakan Pajak Tak Dilunasi, Minyak Goreng Puluhan Juta Disita

Senin, 01 Juli 2024 | 14:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Ada Coretax System, Pemda Bisa Lebih Mudah Sampaikan Data Pajak ke DJP

Senin, 01 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN MAGELANG

PBJT Ditetapkan 10 Persen, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Magelang

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya