PPN DTP Hanya untuk Rumah yang Diserahkan pada Maret-Agustus 2021

"Ini artinya untuk rumah yang sudah ada stok," katanya melalui konferensi video, Senin (1/3/2021).

Basuki mengatakan data dari asosiasi properti menyebut ada 27.000 stok rumah nonsubsidi dengan harga hingga Rp5 miliar, serta 7.500 rusun yang masuk kriteria penerima insentif PPN DTP. Stok terbanyak yakni pada rumah tapak dengan harga kisaran Rp300 juta hingga Rp1 miliar dan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar dengan jumlah masing-masing 9.000 unit.

Kemudian pada rumah dengan harga Rp2 miliar hingga Rp3 miliar dan Rp3 miliar hingga Rp5 miliar masing-masing tercatat 4.500 unit. Sementara stok pada apartemen atau rusun dengan harga Rp300 juta hingga Rp1 miliar tercatat sebanyak 7.500 unit.

Selain data tersebut, sebetulnya masih ada stok 1.800 rumah dengan harga di atas Rp5 miliar. Namun menurut Basuki, rumah-rumah itu tidak masuk kriteria penerima PPN DTP karena insentif hanya berlaku pada rumah dan rusun dengan harga di bawah Rp5 miliar.

Kriteria insentif PPN DTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.010/2021. Beleid itu juga menyebut insentif berlaku selama 6 bulan mulai dari Maret hingga Agustus 2021. Adapun pagu insentifnya mencapai Rp5 triliun. Simak ‘PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Sudah Siapkan Anggarannya’.

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Kemudian, PPN DTP 50% diberikan atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif PPN DTP juga mengharuskan rumah dan rusun diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Insentif hanya berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Basuki berharap insentif PPN DTP dapat mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun pengembang pada 2020 dan 2021 tetapi belum terserap pasar.

"Yang kedua, kebijakan ini untuk membantu masyarakat mendapat rumah layak huni melalui pembebasan PPN," ujarnya. (kaw)