Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

A+
A-
0
A+
A-
0
Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Senator Filipina Pia Cayetano mengajukan RUU Senat Nomor 250 yang akan menjadi payung hukum pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Cayetano mengatakan pengenaan PPN PMSE akan menambah potensi penerimaan negara dan mempercepat penyehatan APBN. Usulan tersebut juga sejalan dengan keinginan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang ingin memberlakukan PPN PMSE.

"Pemerintah perlu mengejar tren dan melakukan upaya secara habis-habisan untuk dapat memperkuat kemampuannya dalam mengumpulkan penerimaan," katanya seperti dilansir gmanetwork.com, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Cayetano menuturkan pengajuan RUU Senat 250 didasarkan pada RUU yang menjadi usulan DPR pada Kongres ke-18. Menurutnya, PPN PMSE akan memberikan perlakuan yang sama di antara pelaku bisnis konvensional dan digital.

Dalam proposal tersebut, ia mengutip laporan e-Conomy Southeast Asia yang menunjukkan Filipina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di kawasan karena didorong e-commerce dan layanan pengiriman makanan.

Kemudian, terdapat 12 juta konsumen digital baru yang tercatat ketika pandemi Covid-19 berlangsung pada 2020. Dari angka tersebut, sekitar 63% di antaranya berasal dari luar kawasan metropolitan.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Sementara itu, anggota DPR Joey Salceda juga berjanji akan memprioritaskan pengesahan RUU PPN PMSE. Dia menegaskan DPR berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, termasuk mengenakan PPN 12% pada PMSE.

"Kami juga sedang mempelajari langkah-langkah untuk memerangi penyelundupan teknis seperti yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan," ujarnya.

Rencana pengenaan PPN PMSE telah mencuat sejak era pemerintahan Rodrigo Duterte. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan perlakuan yang setara antara pelaku perdagangan secara konvensional dan digital.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Pada September 2021, DPR telah meloloskan UU yang akan menjadi payung hukum pengenaan PPN 12% atas transaksi digital. Namun, pembahasan UU itu di senat masih tersendat sehingga belum bisa disahkan oleh kongres.

Dalam pidato kenegaraannya yang perdana, Marcos menyampaikan keinginannya mengenakan PPN PMSE untuk memberikan rasa keadilan di antara pelaku usaha, sekaligus menambah penerimaan negara.

Dia bahkan memproyeksikan potensi penerimaan dari PPN PMSE akan mencapai P11,7 miliar atau setara dengan Rp3,14 triliun pada tahun pertama pengenaannya. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, pajak, pajak internasional, PPN, PMSE, barang online, pajak digital

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya