Presiden Jokowi Ajak PGII Tanamkan Modal di Ibu Kota Nusantara

"Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa, satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia sehingga 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa," katanya, dikutip pada Minggu (21/5/2023).

Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN bakal didanai APBN. Untuk infrastruktur tertentu dengan internal rate of return (IRR) yang menarik, lanjutnya, pemerintah akan menawarkan pembangunan infrastruktur tersebut kepada swasta dan mitra lainnya.

"Pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian juga oleh BUMN. Apabila IRR-nya baik, akan kami berikan kepada swasta atau investor," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan IKN yang sedang dibangun oleh Indonesia merupakan kota ramah yang lingkungan lantaran 70% areanya akan menjadi area hijau dan 80% dari sumber energinya bersumber dari renewable energy.

"Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama baik di sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan pariwisata," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan Indonesia memiliki agenda besar untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan daya saing. Pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan.

"Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya," katanya.

Sebagai informasi, negara-negara anggota G-7 melalui PGII berkomitmen untuk mengucurkan dana senilai US$600 miliar dalam 5 tahun guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkualitas di negara-negara berkembang.

PGII telah diluncurkan oleh G-7 pada Juni 2021. PGII sering kali dipersepsikan sebagai respons negara-negara Barat atas inisiatif pembangunan infrastruktur oleh China, yaitu Belt and Road Initiative. (rig)