Rekening WP Diblokir karena Tunggak Pajak, KPP Urus Pemindahbukuan

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan permohonan pemblokiran rekening penanggung pajak yang sebelumnya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran," kata Teddy dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (18/2/2023).

Teddy menambahkan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara unit kerja di Ditjen Pajak (DJP) dengan pihak perbankan dalam kegiatan penegakan hukum sebagai upaya untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

"Melalui tindakan penagihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan," tutup Teddy.

Sebelumnya, penyitaan dan pemblokiran rekening milik wajib pajak sudah dilakukan pada Januari lalu. Penanggung pajak sendiri sebelumnya juga telah sepakat untuk menggunakan saldo di dalam rekening untuk melunasi utang pajaknya.

Sebagaimana diatur UU 19/2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (PPSP), aset penanggung pajak disita apabila dalam waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan ternyata penanggung pajak tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) huruf b PMK 189/2020, pencabutan atas pemblokiran rekening hanya dapat dilakukan jika wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihannya.

Apabila tunggakan pajak tidak kunjung dilunasi, KPP akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening penanggung pajak ke kas negara. (sap)