Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

'Respons Kebijakan atas Covid-19 Harus Lihat Data Sebaran'

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terlebih dahulu melihat secara luas data sebaran pandemi Covid-19 dalam merespons penambahan kasus Covid-19 yang terdeteksi.

Presiden menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (14/9/2020).

"Pertama, perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran," kata Presiden, seperti dilansir Youtube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, Presiden juga menginstruksikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kampung.

Penerapan strategi tersebut diyakini akan membuat penanganan menjadi lebih detail dan lebih fokus. Sebab, dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada dalam posisi merah, sehingga penanganannya jangan digeneralisir.

"Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," paparnya.

Karena itu, sambung Jokowi, strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali dilakukan, baik manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.

Sejalan dengan itu, Presiden mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menutup sebuah wilayah. Menurutnya, jika pemerintah bekerja berbasis data, maka intervensi tersebut akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.

"Sekali lagi, manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan," lanjutnya.

Untuk mengendalikan pandemi Covid-19, Kepala Negara menegaskan pemerintah harus terus bekerja keras meningkatkan angka kesembuhan. Per 13 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia 25,02%, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kasus aktif dunia sebesar 24,78%.

"Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71%. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71% ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka kematian. Rata-rata tingkat kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,49% di bulan lalu menjadi 3,99%.

Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18%. Tingginya angka kematian nasional tersebut disebabkan 4 provinsi memiliki tingkat kematian di atas 6%.

"Ini perlu data seperti ini, detail, sehingga informasikan kepada provinsi tersebut, kemudian kita juga pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana sehingga bisa menurunkan angka kematian, yaitu di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," tegasnya. (Bsi).

Topik : presiden jokowi, penanganan Covid-19, PSBB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 Februari 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

Minggu, 31 Desember 2023 | 10:30 WIB
PEMILU 2024

Ditagih Soal Tukin Pegawai KPU, Presiden Jokowi Bilang Begini

Senin, 11 Desember 2023 | 16:00 WIB
APBN 2023

Jokowi Minta Realisasi Belanja 2023 Tembus 95 Persen dari Pagu

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya