Serahkan DIPA dan TKD 2024 kepada Menteri dan Pemda, Ini Pesan Jokowi

"Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan tetapi belum selesai untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang," katanya, Rabu (29/11/2023).

Jokowi juga mengingatkan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan anggaran juga harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada celah korupsi.

Setelahnya, Jokowi ingin DIPA dan TKD 2024 segera dieksekusi sejak awal tahun. Menurutnya, percepatan realisasi belanja akan membuat rakyat segera menikmati dampaknya pada perekonomian.

Dia juga menyinggung realisasi APBN dan APBD 2023 yang masih rendah. Sejauh ini, realisasi belanja negara dan belanja daerah baru terealisasi masing-masing 74% dan 64%.

"Sejak awal 9 tahun lalu saya ingin mengubah ini, tetapi ternyata saya cek lagi masih [belum berubah]. Memang mengubah cara kerja dan mengubah mindset tidak mudah," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Alasannya, ketidakpastian selalu mengintai sehingga APBN dan APBD harus lincah merespons perubahan yang terjadi.

Selain itu, presiden juga berharap setiap rupiah dari DIPA dan TKD yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi rakyat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerahan DIPA 2024 dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena melalui proses digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi itu berlangsung sejak perencanaan penganggaran sampai penandatanganan DIPA secara elektronik.

Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran ini pun makin sederhana karena hanya tersisa 4 tahap, dari semua 12 proses yang rumit. Menurutnya, semua proses tersebut dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Menurut Sri Mulyani, penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik menjadi salah satu upaya penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan atau penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran.

Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu menjamin keamanan data dan informasi, sejalan dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Hal ini diharapkan meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, kecepatan proses penandatangan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas, dan meningkatkan keamanan dokumen dan data," tuturnya. (rig)