RI Minta Dukungan Singapura Agar Jadi Anggota Penuh FATF

"Saya harapkan dukungan Singapura pada pertemuan FATF di Paris bulan Februari 2023," katanya saat bertemu Presiden Singapura Halimah Yacob, dikutip pada Sabtu (21/1/2023).

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat ditetapkan menjadi anggota penuh FATF pada Februari 2023. Keanggotaan penuh pada FATF dinilai akan memperbesar ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi memerangi praktik pencucian, pendanaan terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Beberapa agenda strategis FATF juga sejalan dengan prioritas Indonesia pada saat ini, di antaranya mengenai peningkatan transparansi beneficial ownership, efektivitas pemulihan aspek kriminal, dan memanfaatkan transformasi digital.

Ma'ruf menilai dukungan Singapura sangat penting dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota penuh FATF. Pasalnya, Singapura tercatat menjadi salah satu dari 37 yurisdiksi dan 2 organisasi regional yang menjadi anggota penuh FATF.

FATF Plenary and Working Group Meetings direncanakan digelar pada 20-24 Februari 2023 di Paris, Prancis.

"Saya yakin akan dukungan Singapura terhadap Indonesia," ujarnya.

Upaya Indonesia menjadi anggota penuh FATF telah berjalan sejak bertahun-tahun. Pada 2018, Indonesia telah melakukan mutual evaluation review (MER) oleh Asia-Pacific Group (APG). Indonesia pun dinilai sangat memadai soal penerapan standar internasional antipencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme.

Indonesia juga telah menerima tanggapan dari APG mengenai program kepatuhan pajak sukarela walaupun kemudian disimpulkan program tersebut belum memenuhi persyaratan Counter-Terrorism Committee. Namun, Indonesia dinilai tetap memenuhi prinsip dasar FATP serta memiliki komitmen kuat untuk memerangi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan sejumlah upaya Indonesia menjadi anggota penuh FATF. Dia menyebut Indonesia telah menyelesaikan MER yang menjadi tahapan penting untuk menjadi anggota penuh FATF pada 18 Juli hingga 4 Agustus 2022.

Pada proses ini, asesor FATF berkunjung ke berbagai kementerian dan lembaga serta pihak pelaporan seperti jasa keuangan untuk menguji terpenuhinya standar-standar antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

Pada tahun lalu, Ditjen Pajak bersama Ditjen Bea dan Cukai telah memperbarui nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat koordinasi penanganan kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penguatan kerja sama diperlukan karena penjahat selalu memanfaatkan setiap celah untuk melakukan kejahatan yang terorganisasi.

Selain itu, Indonesia bersama 10 negara lain telah resmi menandatangani Bali Declaration yang mendukung Asia Initiative di sela-sela penyelenggaraan G-20, pada Juli 2022. Deklarasi itu akan memperkuat transparansi pajak untuk memobilisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan sehingga mendukung pembangunan di kawasan Asia. (sap)