Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

"Ada US$11 triliun yang mereka mencari tempat nangkring, sekarang yang banyak di Singapura, Hong Kong, Dubai. Nah, sekarang kita yang nawarin, kita susun regulasinya secara terpadu," katanya, dikutip pada Selasa (2/7/2024).

Luhut menuturkan pemerintah akan memberikan insentif pajak terhadap modal yang ditempatkan pada family office di Indonesia.

"Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasinya itu yang nanti kita pajaki," tuturnya.

Untuk mengkaji pendirian family office di Indonesia, lanjut Luhut, pemerintah telah membentuk task force yang bertugas menyiapkan regulasi perihal pendirian family office. Menurutnya, banyak regulasi domestik yang perlu diperbaiki guna memfasilitasi pendirian family office.

"Memang akibatnya ini bagus, kita harus memperbaiki banyak sekali regulasi-regulasi yang dalam era sekarang ini kurang kompetitif. Nanti, kita akan study betul-betul," ujarnya.

Seperti yang sempat disampaikan oleh Luhut sebelumnya, Indonesia akan meminta bantuan World Bank untuk menyiapkan kajian mengenai kebijakan yang diperlukan untuk pendirian family office di Indonesia.

Luhut pun menekankan regulasi terkait dengan family office yang disiapkan oleh pemerintah akan dilengkapi dengan ketentuan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

"Dia harus datang kemari, dia taruh duitnya US$10 juta atau US$30 juta, dia harus investasi berapa juta, kemudian dia harus pakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Kalau sudah investasi kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, ada seaweed, ada macam-macam," katanya. (rig)