Sumbangan Dana Abadi Perguruan Tinggi Diusulkan Jadi Pengurang Pajak

"Kalau sumbangan kepada [dana abadi] perguruan tinggi ini bisa menjadi pengurang pajak, tentunya ini akan membantu menginspirasi orang untuk menyumbang," katanya, dikutip pada Kamis (4/7/2024).

Didit mengatakan insentif tax deduction untuk sumbangan dana abadi perguruan tinggi dapat menjadi salah solusi mengatasi masalah biaya pendidikan yang mahal. Dengan sumbangan dari publik, dana abadi akan makin besar sehingga hasil atas investasinya bisa digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan.

Usulan menjadikan sumbangan dana abadi perguruan tinggi sebagai pengurang penghasilan bruto ini disampaikan saat Iluni diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR. Selain Iluni UI, RDPU ini juga diikuti Ikatan Alumni ITB, Yayasan Alumni Peduli IPB, Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta, dan Ikatan Alumni Trisakti.

UI menjadi salah satu perguruan tinggi yang telah membentuk dana abadi. Dana abadi ini dibentuk untuk menghimpun dana yang akan dikelola secara khusus sehingga hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung program Tridarma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.

Dia menjelaskan skema insentif tax deduction juga sudah jamak diterapkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pasalnya, insentif berupa tax deduction tersebut saat ini juga diberikan atas biaya pendidikan vokasi dan aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang).

"Kalau perusahaan melakukan riset ini menjadi tax deductible, kalau magang juga menjadi tax deductible, kenapa wajib pajak individu atau wajib pajak perusahaan tidak bisa mendapatkan tax deduction juga kalau dia menyumbang pada dana abadi perguruan tinggi?" ujarnya.

PP 45/2019 mengatur pemberian insentif supertax deduction kepada dunia usaha. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang terlibat dalam melaksanakan program pendidikan vokasi atau melakukan litbang tertentu.

PMK 128/2019 kemudian menyatakan wajib pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Dengan insentif ini, pengusaha diharapkan dapat berperan aktif melaksanakan program pendidikan vokasi agar menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Adapun PMK 153/2020, mengatur wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia. Pengurangan ini terdiri atas 100% dari jumlah biaya riil dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu. (sap)