Sewa Rumah Mewah Menjamur, Pemda Gali Potensi Pajak

"Ada fasilitas layaknya hotel seperti kolam renang dan lain sebagainya, itu sudah tergolong vila. Rumah mewah yang disewakan apakah masuk klasifikasi akomodasi vila? Kami perlu melihat dulu apakah sesuai klasifikasi," katanya, dikutip pada Minggu (16/7/2023).

Sukarini berencana menerjunkan petugas lapangan untuk mendata jumlah rumah mewah yang disewakan secara privat kepada turis. Apabila terbukti ada transaksi, pemda akan menetapkannya sebagai objek pajak.

Melalui UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah mengatur ulang objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan.

PBJT atas jasa perhotelan dikenakan atas jasa akomodasi pada penyedia jasa perhotelan seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisata pariwisata, pesanggrahan, guest house, glamping, hingga tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

Tak Sedikit Rumah Mewah yang Disewakan Hanya Kantongi IMB

Sukarini menyebut kebanyakan rumah mewah yang disewakan hanya mengantongi izin membangun bangunan (IMB), tanpa dilengkapi dengan izin operasional hotel/vila. Oleh karena itu, Bapenda bakal berkolaborasi dengan Dinas Perizinan dan Satpol PP untuk menertibkan rumah mewah tersebut.

"Walaupun tidak berizin apapun itu kalau sudah beroperasi, kami data. Kalau memenuhi klasifikasi wajib pajak kategori hotel, vila, akan didaftarkan sebagai wajib pajak. Nanti ada NPWPD," ujarnya seperti dilansir beritabali.com.

Saat ini, lanjut Sukarini, terdapat 4.384 penyedia jasa perhotelan di Kabupaten Badung. Realisasi penerimaan pajak hotel pada semester I/2023 mencapai Rp1,3 triliun atau 185% dari target Rp701 miliar.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak daeraeh sepanjang semester I/2023 mencapai Rp2,3 triliun atau 178% dari target Rp1,3 triliun. Selain pajak hotel, penerimaan pajak juga ditopang pajak restoran yang realisasinya Rp455 miliar dan pajak hiburan Rp68 miliar. (rig)