Simak! Ini 5 Insentif Pajak yang Resmi Diberikan Pemerintah pada 2022

“Dukungan APBN pada dunia usaha selama ini memang diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda yang tinggi sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi lebih luas,” kata Febrio dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (12/2/2022).

Kelima insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha antara lain, pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor .

Kedua, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25. Ketiga, PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Ketiga insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.3/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19. Ketiga insentif pajak itu berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Kemudian, insentif keempat, pajak pertambahan nilai (PPN) DTP sebesar 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar, serta 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

PPN DTP atas pembelian rumah ditetapkan dalam PMK No.6/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun.

Kelima, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP atas 2 jenis mobil yakni, mobil dengan kapasitas mesin 1500 cc sebesar 50% pada kuartal I/2022.

Febrio mengatakan, harga jual mobil yang dapat insentif PPnBM DTP harus di kisaran Rp200 juta hingga Rp250 juta dengan komponen pembelian lokal (local purchase) di atas 80%.

Kemudian, insentif PPnBM DTP untuk mobil jenis low-cost green car (LCGC) dengan segmen harga paling tinggi Rp200 juta. Menurut Febrio, selain hemat energi, harga mobil LCGC juga terjangkau oleh masyarakat.

Adapun besaran insentif PPnBM LCGC terbagi dalam 3 periode antara lain 100% pada kuartal I/2022, 66,66% di kuartal II/2022, dan 33,33% pada kuartal III/2022.

Insentif PPnBM mobil diatur dalam PMK No.5/PMK.03/2021 Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. (sap)