Skema MAP Tidak Bisa Digunakan untuk Pemotongan Dividen

"Kemenkeu menolak permintaan wajib pajak untuk memanfaatkan MAP dengan alasan prosedur tersebut tidak dimaksudkan untuk menangani urusan dalam negeri di negara lain," tulis putusan pengadilan dikutip Rabu (17/2/2021).

Pengadilan menyebutkan alasan wajib pajak ingin memanfaatkan MAP karena rumitnya prosedur pengembalian atau restitusi kelebihan pemotongan pajak baik di Prancis dan Jerman.

Selain itu, dia berpendapat praktik pemotongan pajak atas dividen di Jerman bertentangan dengan regulasi Uni Eropa, sehingga membawa kasus tersebut kepada pengadilan bidang administrasi Belanda.

Amar putusan pengadilan atas kasus tersebut menyatakan proses pengembalian kelebihan pajak yang telah dipotong merupakan urusan kedaulatan negara sumber. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk meminta restitusi atas pemotongan dividen tidak termasuk dalam MAP.

Pengadilan menegaskan jika terjadi pemotongan pajak yang lebih banyak dari yang diatur dalam P3B maka prosedur pengembalian dana harus mengikuti proses perpajakan di negara sumber.

Oleh karena itu, argumen wajib pajak yang menyatakan telah terjadi pelanggaran P3B dari kasus pemotongan dividen gugur dan tidak termasuk dalam mekanisme MAP.

"Sistem MAP tidak dimaksudkan untuk menilai apakah sistem perpajakan di negara sumber bertentangan dengan hukum Eropa," terang putusan pengadilan.

Seperti dilansir Tax Notes International, pengadilan administrasi menyimpulkan langkah Kemenkeu yang menolak permohonan MAP terkait kasus pemotongan dividen sudah tepat.

Klaim wajib pajak bahwa regulasi Jerman bertentangan dengan hukum Uni Eropa seharusnya dilakukan melalui proses pengadilan domestik di Jerman. (Bsi)