Soal VAT Refund, Ini Saran Pelaku Usaha

“Kalau dari kami pelaku usaha sarannya agar layanan VAT refund langsung dengan website khusus dan tidak menjadi bagian dari website DJP,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (26/9/2019).

Budihardjo menjelaskan alasan utama layanan VAT refund mempunyai situs web khusus tidak sebatas pada kemudahan bagi turis asing. Toko ritel yang berpartisipasi dalam skema VAT refund juga lebih mudah dalam memenuhi kewajiban yang bersifat administratif.

Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta pembaruan ketentuan VAT refund harus diikuti dengan infrastruktur yang mumpuni. Aspek tersebut tidak hanya pada keandalan sistem informasi tapi juga pelayanan fiskus kepada turis asing di lima bandara yang melayani pengembalian PPN turis asing.

“Salah satunya dengan kesiapan internal pengusaha, bagaimana IT kita dengan DJP, bagaimana pegawai DJP di posisi keberangkatan negara harus dilayani dengan baik. Kita harus melakukan hal yang sama bahkan lebih baik dari negara tetangga,” imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.120/PMK.03/2019 pemerintah tidak mengubah nilai minimal PPN yang bisa diminta kembali oleh turis asing, yaitu senilai Rp500.000. Dengan demikian, minimal pembelanjaan tetap senilai Rp5 juta.

Namun, nilai Rp500.000 bisa berasal dari gabungan beberapa faktur pajak khusus (FPK) dalam waktu sebulan sebelum keberangkatan. Artinya, permohonan VAT refund bisa dilakukan dengan FPK yang berbeda dari toko ritel yang berbeda dan pada tanggal transaksi yang berbeda pula.

Saat ini terdapat lima lokasi pengembalian PPN untuk turis asing. Lokasi tersebut adalah Bandara Kualanamu Medan, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Adisucipto Yogyakarta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai Denpasar. (kaw)