Sri Mulyani: Reformasi Kesehatan Penentu Kualitas Hidup Masyarakat

"Komitmen pemerintah untuk langkah ini tercermin melalui alokasi APBN yang meningkat untuk kesehatan, terutama selama pandemi," katanya, Kamis (17/11/2022).

Sri Mulyani mengatakan undang-undang telah mengamanatkan pengalokasian 5% dari APBN untuk bidang kesehatan. Menurutnya, pemerintah selama ini juga telah konsisten mengalokasikan belanja kesehatan lebih dari angka tersebut.

Misalnya pada tahun ini, anggaran untuk kesehatan mencapai Rp255,3 triliun atau setara 9,4% dari APBN.

Dia menjelaskan alokasi belanja kesehatan mengalami kenaikan yang besar ketika pandemi Covid-19 selama 3 tahun terakhir. Melalui program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), ada alokasi klaster kesehatan yang dipakai untuk merawat pasien, pemberian insentif, dan vaksinasi.

Sri Mulyani menyebut Kemenkeu akan selalu mendukung langkah reformasi yang dilakukan Kemenkes. Menurutnya, kesehatan dan keuangan menjadi isu penting yang tidak dapat dipisahkan.

"Tanpa keuangan, kita tidak akan bisa meningkatkan layanan kesehatan di negara mana pun, dan tanpa keuangan juga kita tidak bisa bersiap atau merespons pandemi di level global, regional, dan negara," ujarnya.

Dia mengaku senang lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB) ikut memberikan dukungan untuk membangun rumah sakit di Indonesia. Pinjaman senilai Rp4,2 triliun dari IsDB akan dipakai untuk membangun pusat kesehatan untuk ibu dan anak di 6 rumah sakit yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Bali.

Menurutnya, dukungan tersebut dapat menjadi katalis perbaikan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. (sap)