Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
PBJT

 
Selasa, 30 Januari 2024 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemberian insentif PPh badan DTP sebesar 10% masih dalam proses pengkajian.
Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB
KABUPATEN BADUNG
Tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu yang sebesar 40% hingga 75% akan dikembalikan menjadi hanya sebesar 15%.
Selasa, 23 Januari 2024 | 18:15 WIB
KABUPATEN BULELENG
Kemendagri mendorong kepala daerah untuk berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan pemberian insentif fiskal dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.
Selasa, 23 Januari 2024 | 14:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Revisi tarif oleh pemerintah pusat dinilai lebih efektif ketimbang membiarkan pemda mengatur sendiri insentif pajak melalui perda masing-masing.
Selasa, 23 Januari 2024 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
“Kepala daerah boleh menetapkan perkada pemberian pengurangan, keringanan, atau penghapusan, silakan."
Selasa, 23 Januari 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemda perlu berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait pemberian insentif fiskal.
Selasa, 23 Januari 2024 | 10:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemda memiliki ruang untuk memberikan insentif PBJT jasa hiburan jika dirasa perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing.
Selasa, 23 Januari 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Dengan demikian, PPh badan yang dibayar penyelenggara jasa hiburan nantinya hanya sebesar 12%.
Senin, 22 Januari 2024 | 13:00 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Selama masih ada permintaan dari konsumen jasa hiburan, kenaikan tarif pajak dinilai tidak akan banyak berpengaruh.
Senin, 22 Januari 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Fasilitas PPh DTP diberikan sebesar 10% sehingga PPh badan yang harus dibayar oleh penyelenggara jasa hiburan nantinya hanya sebesar 12%.