Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
UMP

 
Sabtu, 06 Juli 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Pemerintah juga perlu melakukan pendampingan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli ataupun kartel.
Rabu, 26 Juni 2024 | 16:04 WIB
KEPABEANAN
Pemerintah telah menyoroti adanya praktik dumping di balik merosotnya industri tekstil dalam negeri.
Rabu, 26 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
BMTP dan BMAD akan dikenakan atas impor tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, tas, dan alas kaki.
Senin, 17 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Menurut menteri keuangan, pemerintah akan terus berkoordinasi untuk merumuskan solusi yang dapat membantu industri tekstil di dalam negeri.
Selasa, 04 Juni 2024 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Batasan ukuran barang kiriman oleh pekerja migran Indonesia (PMI) adalah maksimal panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. 
Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) meminta masyarakat untuk memperhatikan ketentuan terkait dengan barang kiriman berupa gawai yang masuk KPBPB.
Senin, 13 Mei 2024 | 14:42 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Kedatangan Timnas U-23 disambut DJBC dengan layanan percepatan pelaporan e-CD dan pemeriksaan barang bawaan penumpang.
Rabu, 01 Mei 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang bawaan penumpang tetap akan mengacu pada PMK 203/2017.
Minggu, 31 Maret 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Saat ini, pemkab juga sedang merancang peraturan yang menjadi landasan hukum bagi kepala dusun dan kepala lingkungan untuk menarik PBB-P2.
Senin, 18 Maret 2024 | 10:30 WIB
KP2KP TANAH GROGOT
Pengumpulan data koperasi merupakan instrumen untuk memperkuat basis data dan menjadi salah satu pemicu dalam menggali potensi pajak.
1 2 3 4 >