Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
sanksi pajak

 
Senin, 11 Oktober 2021 | 16:17 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO
Penyitaan dilakukan karena perusahaan tak melunasi surat ketetapan pajak (SKP). Tunggakan PT X tercatat Rp340 juta.
Sabtu, 09 Oktober 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Insentif diberikan untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Selain pemutihan denda, Bapenda juga memperpanjang masa jatuh tempo PBB-P2 menjadi 31 Desember 2021.
Selasa, 28 September 2021 | 14:00 WIB
KOTA BENGKULU
Bapenda Kota Bengkulu akan menyurati seluruh pimpinan OPD demi mendorong ASN segera melunasi PBB-P2. ASN diingatkan agar bisa memberi contoh kepatuhan pajak.
Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN
Ekspatriat asal Afrika Selatan lebih memilih bermukim di Inggris, Kanada, Australia, hingga negara-negara di Asia untuk berburu tarif pajak rendah.
Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS
Inggris segera memberlakukan Making Tax Digital (MTD) untuk administrasi PPh badan. Implementasi penuh akan dimulai 2025, mundur dari rencana awal, April 2024.
Kamis, 23 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Account Representative Ditjen Pajak akan mengawasi wajib pajak berdasarkan zona pengawasan. AR juga dibekali data pendukung berbasis kewilayahan.
Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data yang dikumpulkan dibagi jadi 2 kelompok: pelaku usaha atau individu yang memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP.
Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Bila sampai jangka waktu yang ditentukan utang pajak tak dilunasi, penagihan akan dilakukan dengan lelang.
Selasa, 21 September 2021 | 14:15 WIB
PROVINSI RIAU
Dari 8.839 kendaraan yang pajaknya menunggak, 1.600 kendaraan berada di Pekanbaru. Sebagian besarnya merupakan kendaraan dinas milik Pemprov Riau sendiri.
Selasa, 21 September 2021 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pengawasan berbasis kewilayah sebenarnya merupakan agenda kerja DJP sejak tahun lalu. Kebijakan ini sempat tertahan karena terbatasnya mobilitas akibat pandemi.