Tak Setor PPN Selama Setahun, Dirut PT Ditangkap

"Atas perbuatan tersangka, diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1,93 miliar," ujar Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati, dikutip Kamis (2/11/2023).

Menurut Erna, HRS resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Erna mengatakan HRS selaku dirut PT MPR melakukan penyerahan rumah dan telah memungut PPN atas penyerahan tersebut. Namun, PT MPR justru melaporkan SPT Masa PPN dengan penyerahan dan setoran PPN nihil sepanjang masa pajak Januari hingga Desember 2016.

Tersangka HRS mengakui bahwa nilai penjualan rumah kepada konsumen sudah termasuk PPN. Namun, PPN yang telah dipungut tersebut tidak disetorkan ke kas negara karena digunakan oleh HRS untuk operasional perusahaan dan membayar utang.

Akibat tindakannya, tersangka telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU KUP. Sesuai ketentuan tersebut, HRS terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar.

"Penyerahan tersangka berikut barang bukti ini merupakan bentuk nyata hasil kerja sama yang baik antara PPNS Kanwil DJP Jabar I, Korwas PPNS Polda Jabar, Kejati Jabar, dan Kejari Bandung," ujar Erna. (sap)