Tidak Setorkan Pajak, Pemilik Perusahaan Ditahan Kejaksaan Negeri

"Atas tindakannya, timbul kerugian negara sehingga setelah cukup bukti dilakukan penyidikan oleh Penyidik PNS Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penyidikan dilakukan dengan pengawasan dari Korwas PPNS Polda Jateng," sebut kanwil, dikutip pada Minggu (4/6/2023).

Kanwil menambahkan upaya penegakan hukum dilakukan terhadap tersangka HES lantaran upaya persuasif yang diambil KPP Pratama Temanggung sebelumnya tidak mampu mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Jadi sebelum dilakukan tindakan akhir yaitu penyidikan, wajib pajak telah diimbau secara persuasif oleh kami dan seluruh proses telah sesuai prosedur aturan yang berlaku," ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo.

Sanksi Pidana

Slamet menekankan siapapun dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sesuai dengan UU KUP, wajib pajak diberi hak untuk memperhitungkan pajak yang terutang secara mandiri seiring dengan diimplementasikannya sistem self-assessment.

DJP selaku otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas ketentuan perpajakan yang berlaku. Bila ditemukan pelanggaran, DJP dapat menjatuhkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana terhadap wajib pajak.

Penegakan hukum yang dilakukan otoritas pajak juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang bersangkutan sekaligus contoh kepada wajib pajak yang lain. (rig)