Tindaklanjuti SP2DK, Petugas Pajak Datangi Alamat Pengusaha Pupuk

“SP2DK merupakan surat yang diterbitkan Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Kamis (25/8/2022).

Tak ketinggalan, Firman juga menjelaskan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak usaha dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar setahun dikenai tarif 0,5% dari omzet seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

Dia juga turut menginformasikan mengenai ketentuan omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sementara itu, wajib pajak berinisial H yang ditemui AR di lapangan mengaku belum menuntaskan kewajiban perpajakannya lantaran terkendala jarak. Wajib pajak tersebut juga menceritakan kondisi usahanya yang sempat terdampak pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, SP2DK diterbitkan jika ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, SP2DK diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem self-assessment.

Kendati pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, proses pengawasan tetap harus dilakukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan perpajakan. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dan penerimaan pajak tetap optimal.

Kendati kewenangannya berada di Kepala KPP, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh Account Representative (AR) dan/atau pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. (rig)