Utang Indonesia Senilai Rp5,1 Triliun Dihapus dengan Skema Debt Swap

"Dengan adanya komitmen pemerintah untuk terus mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistis, Indonesia masih dianggap positif serta hingga kini negara peminjam masih bersedia menawarkan pengalihan utang menjadi investasi kegiatan berkelanjutan melalui debt swap," kata Kemenkeu dalam laporan APBN Kita, dikutip pada Rabu (26/10/2022).

Laporan tersebut menjelaskan salah satu risiko yang perlu diwaspadai pada saat ini yakni adanya potensi krisis utang global. Dalam hal ini, skema debt swap dapat menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk menjaga rasio utang pemerintah tidak menyentuh rasio yang telah ditentukan oleh UU Keuangan Negara sebesar 60% PDB.

Debt swap merupakan mekanisme konversi utang menjadi program atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani beberapa permasalahan. Debt swap pada praktiknya berlaku untuk utang-utang lama, serta diberikan oleh negara-negara maju dan memiliki hubungan bilateral yang relatif kuat dengan Indonesia.

Dengan kata lain, utang yang menjadi objek debt swap tersebut dihapuskan atau pemerintah sudah lepas dari kewajiban pembayarannya.

Skema debt swap mulai ada sejak dicanangkannya perjanjian Paris Club 2 pada 2000. Adapun hingga 30 September 2022, realisasi penghapusan utang melalui debt swap telah mencapai US$290,51 juta atau ekuivalen Rp4,4 triliun.

"Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati, pemerintah juga berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan total nilai US$215,35 juta," kata Kemenkeu.

Implementasi debt swap di Indonesia dapat kita lihat dari konversi utang yang diberikan Jerman dan Australia yang peduli terhadap kesehatan, antara lain untuk pemberantasan AIDS, tuberculosis, dan malaria di Indonesia. Sejalan dengan fokus Jerman terhadap pendidikan, sebagian debt swap juga digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan seperti program beasiswa, pelatihan
guru, serta rekonstruksi dan rehabilitasi gedung sekolah.

Kemudian, Amerika Serikat juga bersedia menukar pinjaman Indonesia dengan pembiayaan untuk proyek konservasi hutan tropis sesuai dengan undang-undang konservasi hutan tropis/Tropical Forest Conservation Act (TFCA). Terakhir, program debt swap dengan Italia digunakan untuk merekonstruksi Aceh dan Nias pascabencana alam.

Kemenkeu menilai debt swap bagi Indonesia menjadi satu program yang memberikan dampak signifikan untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia serta menjadi kontributor kontribusi positif bagi upaya pemulihan perekonomian. Ke depannya, opsi debt swap akan tetap terbuka untuk dilaksanakan, bahkan dimungkinkan memperluas penjajakan ke negara peminjam lain.

"Dengan demikian, diharapkan nominalnya akan semakin meningkat serta memberikan kontribusi yang lebih banyak bagi investasi kegiatan berkelanjutan di Indonesia," bunyi laporan APBN Kita.