Wajib Pajak Tak Ditemukan, Surat Paksa Dikirim ke Kantor Kelurahan

“[Pada akhirnya,] surat paksa tersebut disampaikan ke kantor kelurahan tempat tinggal wajib pajak,” kata Arif, dikutip pada Jumat (3/11/2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023, surat paksa disampaikan melalui aparat pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa apabila pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak tidak dapat dilaksanakan.

Arif menjelaskan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa merupakan salah satu dari serangkaian tindakan penagihan pajak aktif dan meminta bantuan kelurahan untuk dapat menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak.

“Pemberitahuan surat paksa tersebut juga dilaksanakan di beberapa kantor kelurahan lainnya seperti Kantor Kelurahan Jalan Baru, Sidorejo, Talang Rimbo Lama, Talang Rimbo Baru, Pasar Tengah, Sukaraja, dan Timbul Rejo,” tuturnya.

Dengan pemberitahuan surat paksa tersebut, Arif berharap wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai informai, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. (rig)