Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

A+
A-
1
A+
A-
1
 Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD. (foto: Media Center Kabupaten Bengkulu Selatan)

BENGKULU SELATAN, DDTCNews – Sebanyak tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi mengatakan ketiga Raperda Bengkulu Selatan itu adalah Perubahan Perda No.1/2011 tentang Pajak Daerah, Perubahan Perda No.4/2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu, dan Perubahan Perda No.2/2013 tentang Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan.

“Kami berharap anggota dewan yang terhormat dapat segera membahas Raperda ini pada tingkat selanjutnya, yang pada akhirnya nanti dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya saat menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksI-fraksi DPRD, Senin (20/5/2019).

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Mengutip informasi dari laman resmi Media Center Kabupaten Bengkulu Selatan, ada rencana penambahan objek pajak parkir dalam salah satu Raperda. Selama ini, pemkab baru memungut retribusi parkir. Selama ini belum ada peraturan dan penyelenggaraan pajak parkir.

Selain itu, ada pula penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dari Rp20 juta menjadi Rp10 juta. Penurunan NJOPTKP berpotensi menambah penerimaan daerah.

“Yakni potensi bertambahnya objek-objek pajak yang baru, sehingga akan memberi pengaruh positif bagi penambahan besaran dan struktur PAD,” ujar Gusnan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

Dia mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan semua fraksi DPRD Bengkulu Selatan terhadap tiga Raperda tersebut. Gusnan juga mengaku telah menampung berbagai masukan dan saran yang diberikan setiap fraksi kepada pemerintah daerah. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Bengkulu Selatan, PBB, NJOPTKP, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:30 WIB
KOTA PONTIANAK

Lunas PBB-P2 Kini Jadi Syarat Urus Administrasi di Kota Ini

Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:00 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Pemkot Sediakan 10 Sepeda Listrik untuk Pembayar PBB dan PBJT Restoran

Jum'at, 28 Juni 2024 | 15:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Bergaji Rendah dan Sulit Bayar PBB, Warga DKI Bisa Minta Diskon Pajak

Jum'at, 28 Juni 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemkab Sukoharjo Bedakan Tarif Pajak Makanan di Restoran dan PKL

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya