Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

A+
A-
3
A+
A-
3
250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Ilustrasi.

DAVOS, DDTCNews - Sekitar 250 miliarder yang tergabung dalam Proud to Pay More meminta pemimpin dunia untuk mengenakan pajak yang lebih besar terhadap orang-orang superkaya.

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada pemimpin dunia yang hadir di World Economic Forum, para miliarder tersebut berpandangan pajak yang lebih tinggi diperlukan untuk menekan ketimpangan.

"Level ketimpangan sudah mencapai titik kritis. Dampak ketimpangan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan ekologi sangatlah para dan terus meningkat setiap hari," tulis para miliarder tersebut, dikutip Kamis (19/1/2024).

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Para miliarder tersebut berpandangan usulan pengenaan pajak yang lebih adil yang mereka ajukan bukanlah ide radikal.

Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap orang-orang terkaya di dunia tidak akan menurunkan standar hidup orang kaya ataupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap miliarder justru akan mengubah kekayaan tidak produktif menjadi investasi bagi masa depan demokrasi kita bersama.

"Ketimpangan tidak bisa diselesaikan lewat kegiatan donasi dan filantropi. Ketimpangan tidak bisa diselesaikan lewat aksi individu. Kita membutuhkan pemerintah untuk memimpin," ungkap para miliarder tersebut.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Proud to Pay More dalam laporannya mencatat kosentrasi kekayaan pada segelintir orang kaya telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan mendorong tumbuh kembang populisme di berbagai negara.

"Sistem ekonomi kita telah menghasilkan stagnansi gaji, infrastruktur dan layanan publik yang buruk, serta institusi yang tidak stabil. Sistem ekonomi kita tidak mampu memberikan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Situasi akan kian memburuk bila ketimpangan ekstrem tidak diatasi," tulis Proud to Pay More.

Salah satu miliarder asal Austria yang turut menandatangani surat terbuka Proud to Pay More, Marlene Engelhorn, mengatakan dirinya mewarisi kekayaan yang begitu besar tanpa perlu melakukan apapun.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Marlene Engelhorn adalah salah satu keturunan dari Friedrich Engelhorn, pendiri BASF. BASF didirikan pada 1865 dan saat ini menjadi perusahaan produsen produk kimia terbesar di dunia.

"Saya mewarisi kekayaan dan kekuasaan ini tanpa perlu melakukan apapun. Namun, negara tidak menginginkan pajak atas kekayaan tersebut," ujar Marlene Engelhorn seperti dilansir abc.net.au. (sap)

Baca Juga: Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, ketimpangan ekonomi, pajak orang kaya, pajak penghasilan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Penghasilan Suami-Istri secara Terpisah

Minggu, 30 Juni 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Setor Daftar Piutang yang Tak Bisa Ditagih ke DJP, Wajib Cantumkan Ini

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 | 10:15 WIB
VIETNAM

Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya